Lontar.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung secara bertahap akan menambah jumlah sekolah yang menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM).
Dilansir laman resmi Pemprov Jawa Tengah, Sabtu, 17 April 2021, hal tersebut setelah memastikan pelaksanaan uji coba di sejumlah sekolah mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
“Secara bertahap kita akan menambah jumlah sekolah untuk melakukan uji coba PTM, khususnya SMP yang menjadi kewenangan Pemkab. Hal ini seiring pula dengan telah divaksinnya para guru,” ujar Sekretaris II Satgas Covid-19 Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Djoko Prasetyono.
Ia menegaskan, jika guru dan tenaga pendidikan telah melakukan vaksinasi Covid-19, sekolah bisa melakukan uji coba PTM. Harapannya, jika PTM diterapkan, pihak sekolah benar-benar sudah siap.
Ditanya terkait kapan pelaksanaan uji coba PTM tingkat PAUD, TK, dan SD, Djoko menjawab, pada dasarnya Pemkab Temanggung akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Namun sampai sekarang, sesuai instruksi Mendagri memang belum diizinkan.
Disebutkan, saat ini sejumlah guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Temanggung telah melakukan vaksinasi Covid-19. Namun, baru lima sekolah yang mengadakan uji coba PTM, yakni, SMKN 1 Temanggung, MAN 1 Temanggung, SMAN1 Parakan, SMP 2 Temanggung, dan MTsN Parakan.
“Berdasar pemantauan pelaksanaan uji coba PTM di lima sekolah ini, telah berjalan dengan baik. Rata-rata sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah mengawal anak mulai dari kedatangan, pembelajaran, sampai kepulangan. Jadi secara penerapan sistem sudah dilakukan dengan baik. Ada pengaturan jarak, pintu keluar masuk, penyediaan alat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun, dan sebagainya,” pungkasnya.
Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Mamuju Tengah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (17/04/2021).
Bendungan Budong-Budong dibangun dengan kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.
Bendungan ini juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter per detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.
Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Taufik mengatakan, konstruksi pembangunan bendungan ini telah dimulai sejak Desember 2020 dan ditargetkan selesai pada Desember 2023 sesuai kontrak. “Saat ini masih penyelesaian pembebasan lahan untuk mendukung kelancaran konstruksi fisik,” ujar Taufik.
Menlu RI Serukan Vaksinasi Covid-19 yang Berkeadilan
Menlu RI serukan kembali solidaritas global untuk memastikan akses Vaksin COVID-19 yang berkeadilan dan merata dalam Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB bertema “Vaccine for All” yang dilaksanakan secara virtual tanggal 16 April 2021 malam.
“Solidaritas global harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin, melalui peningkatan produksi; intensifikasi kerja sama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan; penghapusan restriksi ekspor; dan mengakhiri segala bentuk politisasi vaksin,” tegas Menlu Retno dalam pernyataannya.
“Virus ini adalah ujian bagi solidaritas kita. Banyak resolusi dan deklarasi telah dikeluarkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata kita ke dalam aksi nyata,” imbuhnya.
Pertemuan dipimpin Presiden Ecosoc dan dihadiri 48 negara yang mendukung akses vaksin berkeadilan dan merata. Turut menyampaikan pidato pembukaan pada event ini adalah Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Majelis Umum PBB, serta Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
COVAX telah menjangkau pasokan vaksin bagi lebih dari 100 negara pada 6 benua di dunia. Namun demikian, masih terdapat tantangan akses dan distribusi, di mana hanya 0.2% dari vaksin tersebut yang didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.
“Kita tidak bisa membiarkan kesenjangan global ini menggagalkan perjuangan kita melawan pandemi, terutama di tengah ancaman gelombang ketiga Covid-19,” tegas Menlu.
DKPP Periksa Ketua KPU Pariaman
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 107-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Jumat (16/4/2021).
Perkara ini diadukan oleh Riswan, Ulil Amri, dan Elmahmudi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pariaman). Ketiganya mengadukan Aisyah, Syufli, Abrar Aziz, Doni Kardinal, dan Dicky Fernando selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman sebagai Teradu I sampai V.
Para Teradu didalilkan tidak melayani hak pilih 28 pemilih yang di rawat inap di RSUD Pariaman yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan di TPS 1 Desa Kampung Baru. Akibatnya mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2020.
Pengadu I (Riswan) menuturkan mendapatkan laporan dari Kasman (Anggota Panwascam Pariaman Tengah) pada 9 Desember 2020 sampai dengan pukul 13.45 WIB pemilihan di RSUD Pariaman belum dilakukan.
Setelah mendapat laporan tersebut, Pengadu III (Elmahmudi) kemudian menelepon Teradu I (Aisyah) dan Teradu IV (Doni Kardinal) untuk melakukan klarifikasi. Bawaslu Kota Pariaman juga menerjunkan tim monitoring ke RSUD Pariaman.
“Teradu IV saat itu membenarkan belum dilakukan pelayanan pemungutan suara bagi pemilih rawat inap dan pasien Covid-19 di RSUD Pariaman dan surat suara yang belum digunakan sudah dicoret (disilang) oleh ketua KPPS,” ujar Pengadu I.
Saat itu, Pengadu III memberikan dua opsi antara lain mengganti surat suara yang telah dicoret yang diambil dari TPS terdekat atau mengganti TPS yang akan melayani pemungutan suara di RSUD Pariaman dengan TPS lain.
Teradu IV kemudian memutuskan untuk mengambil opsi kedua setelah di sejumlah TPS terdekat tidak ada lebihan surat suara. Namun hal tersebut juga batal dilaksanakan karena TPS terdekat telah melaksanakan penghitungan suara dan tidak ada yang bisa melayani pemilih pasien rawat inap dan pasien Covid-19 RSUD Pariaman.
“Maka hilanglah hak pilih 28 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Pariaman. Atas peristiwa itu kami menilai Teradu tidak profesional, tidak menaati prosedur, dan melalaikan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu,” tegas Pengadu.
Sementara itu, Teradu I sampai V membantah dalil aduan yang disampaikan Pengadu. KPU Kota Pariaman telah berusaha maksimal untuk melayani hak pilih 28 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Pariaman pada 9 Desember 2020.
“Apa yang disampaikan Pengadu adalah tidak benar. KPU Kota Pariaman telah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melaksanakan pelayanan terhadap pemilih di RSUD Pariaman, namun semua usaha yang dilakukan tidak berhasil karena memang tidak ada lagi surat suara yang bisa digunakan,” ungkap Teradu I.
