Lontar.id – Basarnas Yogyakarta melanjutkan pencarian seorang penambang pasir di muara Sungai Opak, Depok, Kabupaten Bantul, Suhardi, 43 tahun pada Senin, 1 Februari 2021.
Humas Basarnas Yogyakarta, Eriyanto, menjelaskan, pihaknya akan membagi tim darat menjadi 6 search and rescue unit (SRU).
SRU 1 dengan jumlah personel lima orang melakukan penyisiran menggunakan Beach Patrol dari muara sungai opak menuju pantai parangkusomo ke arah timur dengan jarak sekitar 3,7 kilometer.
“SRU 2 dengan jumlah personel 15 orang melakukan penyisiran dari Pantai Depok – muara Sungai Opak – Pantai Depok dengan jarak 2,1 kilometer,” jelasnya melalui rilis tertulis, Selasa, 2 Februari 2021.
Selanjutnya, SRU 3 dengan jumlah personel 15 orang melakukan penyisiran dari Pantai Depok – Pantai Pelangi – Pantai Depok dengan jarak 2,9 kilometer.
SRU 4 dengan jumlah personel 15 orang melakukan penyisiran dari Pantai Pelangi – Pantai Parangkusumo – Pantai Pelangi dengan jarak 3,9 kilometer.
Kemudian, SRU 5 dengan jumlah personel 15 orang melakukan penyisiran dari Pantai Parangkusumo – Parang Ndog – Pantai Parangtritis dengan jarak 3,6 kilometer.
SRU 6 dengan jumlah personel 15 orang melakukan penyisiran dari Pantai Samas- Muara Sungai Opak – Pantai Samas dengan jarak 3,5 kilometer.
Selain tim SRU darat, juga dikerahkan SRU Laut, dengan rencana penyisiran menggunakan 2 unit Jetski Basarnas dan 1 unit jetski POLAIR ke arah timur sampai dengan Parang Tritis.
Syarat Penggunaan GeNose di Stasiun Kereta Api
Mulai 5 Februari 2021, KAI menyediakan layanan Pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Yogyakarta sebagai syarat untuk naik KA Jarak Jauh.
Sebelum menggunakan layanan tersebut, terdapat syarat-syarat yang perlu pelanggan ketahui agar hasilnya akurat.
“Untuk melakukan pemeriksaan GeNose C19, calon penumpang harus dalam kondisi sehat, telah memiliki tiket, serta dilarang merokok, makan, minum (kecuali air putih), selama 30 menit sebelum pemeriksaan sampel napas,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui rilis tertulis.
Calon penumpang diharuskan mengantre dan mendaftar dengan tertib untuk selanjutnya diberikan kantong GeNose C19 setelah melakukan proses pembayaran.
Pada layanan pemeriksaan GeNose C19, calon penumpang diminta untuk mengambil napas melalui hidung dan membuangnya melalui mulut sebanyak 3 kali.
Langkahnya adalah, sebanyak 2 kali di awal, ambil napas dan buang di dalam masker. Lalu pada saat pengambilan napas ke-3, langsung embuskan ke dalam kantong hingga penuh. Kunci kantong agar udara di dalamnya tidak keluar dan serahkan kantong kepada petugas untuk dianalisis menggunakan alat GeNose C19.
Hasil pemeriksaan GeNose C19 ini akan keluar dalam waktu sekitar 3 menit. Pemeriksaan dilakukan 1 kali tanpa pengulangan.
Hasil pemeriksaan yang menunjukkan negatif berlaku 3 x 24 jam sejak dikeluarkannya print-out. Sedangkan jika hasilnya positif, calon penumpang tidak diperbolehkan naik Kereta Api.
Tiket dapat dibatalkan melalui loket khusus atau melalui WhatsApp KAI121 di 081-1121-11121 dan uang tiket akan dikembalikan penuh. Petugas pemeriksa akan memberikan konsultasi, informasi, dan edukasi terkait hasil pemeriksaan dan menyarankan pelanggan tersebut untuk melakukan isolasi mandiri.
Selanjutnya yang bersangkutan akan diarahkan oleh petugas untuk meninggalkan stasiun dan diminta melapor ke puskesmas sesuai domisili.
22 Bawaslu Daerah Sampaikan Keterangan Tertulis di Sidang MK
Bawaslu daerah menyampaikan keterangan pengawasan dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada 2020. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar 22 sidang permohonan dengan agenda mendengar jawaban termohon (KPU), keterangan Bawaslu, pihak terkait, serta pengesahan alat bukti di Gedung MK Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta Bawaslu daerah yang menyampaikan keterangan kepada majelis hakim MK untuk menyampaikan hal-hal yang penting, singkat, dan jelas.
“Kami telah menyiapkan bersama-sama antara Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota kita menyiapkan keterangan tertulis spadat dan selengkap mungkin untuk dapat kami berikan ke MK sesuai dengan Peraturan MK,” kata dia di Kantor Bawaslu, Jakarta.
Fritz menjelaskan MK hanya meminta satu perwakilan dari Bawaslu daerah untuk hadir langsung di Gedung MK. Namun anggota Bawaslu yang lainnya tetap bisa mengikuti jalannya persidangan melalui dalam jaringan (daring) yang telah disiapkan di Kantor Bawaslu.
“Hakim MK juga bisa menanyakan keterangan kepada teman-teman (pengawas pemilu) yang hadir persidanganan melalui zoom,” kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi itu.
Beberapa pimpinan Bawaslu seperti Ketua Bawaslu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, serta Fritz juga turut mendampingi persidangan sengketa hasil melalui virtual.
Sistem Keuangan Berjalan Normal dan Perekonomian Membaik
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil asesmen Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) terhadap kuartal keempat tahun 2020 yang telah dilaksanakan 27 Januari 2021.
Stabilitas sistem keuangan terpantau berada dalam kondisi normal di tengah perekonomian yang juga berangsur membaik. Pada rapat tersebut, KSSK memutuskan untuk menerbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha.
“KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dan instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan saat ini kami juga makin melihat secara detail bagaimana mempercepat pemulihan perekonomian,” jelas Menkeu pada konferensi pers virtual bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan anggota DK Lembaga Penjaminan Sosial (LPS) Lana Soelistianingsih, Senin, 1 Februari 2021, seperti dilansir Sekretariat Kabinet (Setkab).
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia usaha cukup beragam, oleh karena itu KSSK akan melakukan diskusi intensif dengan pelaku usaha untuk melakukan identifikasi. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut menjadi masukan bagi KSSK di dalam menyusun Paket Kebijakan Terpadu.
Menkeu pun menambahkan, di dalam pembahasan KSSK akan melanjutkan koordinasi untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai paket kebijakan terpadu ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Ini semuanya makin meningkatkan koordinasi kita baik di sisi moneter, sektor keuangan dan regulasi dan juga dari sisi fiskal, termasuk yang sekarang sedang kita siapkan pendirian dari Sovereign Wealth Fund ini juga diharapkan akan semakin melengkapi kemampuan Indonesia untuk meng-attract atau menarik berbagai modal dalam berbagai bentuk sehingga tidak terkonsentrasi pada instrumen yang sifatnya adalah tertentu seperti pinjaman saja,” ungkapnya.
