Peningkatan Layanan Bagi Korban TPPO
Lontar.id – Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Destri Handayani, pengelolaan layanan rumah aman atau shelter di Indonesia saat ini masih lebih menitik beratkan pada sisi keamanan korban.
“Secara tidak langsung pelayanan yang menitikberatkan pada sisi keamanan korban ini menimbulkan dampak lain, seperti keluarga atau pendamping korban kesulitan berkomunikasi dengan korban karena adanya aturan yang ditetapkan oleh manajemen shelter,” ujar Destri dalam Webinar Manajemen : Memahami Prinsip Perlindungan dan Penanganan Berbasis Korban”, Selasa, 28 Juli 2020, seperti tertulis dalam rilis.
Destri menjelaskan, laporan situasi perdagangan orang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika pada Juli lalu salah satunya mengkritisi manajemen shelter yang dianggap kurang ramah. Sebab, dianggap melanggar hak kebebasan bergerak korban.
“Kritik ini menjadi catatan sendiri bagi Gugus Tugas TPPO agar dalam pelaksanaan tugasnya menekankan pada penghormatan dan pemenuhan hak-hak korban. Isu lain yang juga jadi catatan adalah standar layanan dan manajemen rumah aman, ini penting dibahas supaya layanan shelter kita ke depan menjadi lebih baik,” tambah Destri.
5 Wilayah di DKI Jakarta Beresiko Tinggi Penularan Covid-19
Lima kota administratif di DKI Jakarta berada pada zona risiko tinggi atau merah, sedangkan satu kabupaten pada zona risiko sedang.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito menyampaikan situasi di wilayah DKI Jakarta perlu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas.
“Terlihat bahwa pada minggu lalu, 19 Juli, ada 33 persen atau dua wilayah, yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, dengan risiko tinggi yaitu merah. Dan pada Minggu, 26 Juli, ada lima kota di Jakarta yang risiko tinggi. Ini harus kita cermati bersama. Bahkan pada Minggu, 21 Juni, ada satu daerah yang zona tidak terdampak yaitu Kepulauan Seribu sekarang sudah menjadi risiko sedang,” kata Prof. Wiku saat melakukan konferensi pers di Media Center Satgas Nasional, Graha BNPB, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
Ia mengajak untuk melihat lebih detail kondisi DKI Jakarta. Wiku mengatakan, dalam minggu terakhir kasusnya meningkat cukup drastis dari seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya adalah 1.880 kasus menjadi 2.679.
“Ini adalah peningkatan yang cukup pesat. Di sebelah kiri bawah, kita bisa melihat gambaran distribusi kelompok umur dari COVID-19. Terlihat pada usia 18 sampai dengan 59 tahun jumlahnya yang positif adalah 80 persen,” tambahnya.
Menurutnya, ini adalah kontribusi kasus positif pada kelompok umur dari 18 sampai 59, sedangkan kalau dilihat dari yang meninggal sisi usia, ternyata di atas 45 tahun jumlah cukup besar yaitu 80 persen.
Jemaah Haji Ekspatriat Mulai Tiba di Jeddah
Jemaah haji 1441H sudah mulai tiba di Jeddah, Arab Saudi. Mereka tiba bertahap di Bandara International King Abdul Aziz, Jeddah, sejak 25 Juli 2020.
Hal itu disampaikan oleh Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali, melalui keterangan tertulis Kementerian Agama (Kemenag) RI, Selasa, 28 Juli 2020.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Haji dan Kementerian Informasi Saudi, kata Endang, jemaah haji 1441H berjumlah 1000 orang. Sebanyak 70% diisi ekspatriat yang tinggal di Saudi, sementara 30% lainnya untuk warga Saudi, terutama yang bekerja di kesehatan dan keamanan.
“Data hari ini ada 510 jemaah dari berbagai kota di Arab Saudi yang sudah tiba di Jeddah. Ada juga WNI yang menjadi Ekspatriat di Arab Saudi,” jelas Endang Jumali.
Menurutnya, data sampai Selasa sore, sudah ada lima WNI Ekspatriat di Saudi yang terdaftar sebagai jemaah haji dan sudah tiba di Jeddah. “Salah satunya adalah guru sekolah Indonesia di Riyad. Ada juga yang berprofesi sebagai perawat,” jelasnya.
“Informasi WNI Ekspatriat di Saudi yang berhaji masih akan terus diupdate,” lanjutnya.
Sektor Pariwisata di Yogyakarta Belum Dibuka Penuh
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa sektor pariwisata di DIY belum akan dibuka secara penuh.
Hal ini diungkapkan Sri Sultan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2020 yang digelar secara virtual pada Selasa, 28 Juli 2020.
Rakordal kali ini mengangkat tema ‘Peningkatan Kinerja dalam rangka Menyambut Adaptasi Kebiasaan Baru’. Bertempat di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan berharap semua pihak bisa tetap memperhatikan arahan Presiden RI.
Menurut Sri Sultan, pihaknya masih merasa keberatan jika sektor pariwisata dibuka total dikarenakan risikonya yang terlalu besar. Untuk itu, Sri Sultan meminta agar pemerintah kabupaten/kota di DIY bisa melakukan pembukaan sektor pariwisata secara bertahap.
“Jadi silahkan kalau mau buka, tapi secara bertahap. Saya berharap bisa dilihat relevansinya. Dan yang terpenting risiko-risikonya harus sudah diminimalisir, karena yang berkunjung tidak hanya orang Jogja, tapi juga dari luar Jogja,” imbuh Sri Sultan.
