Lontar.id – Polda Sumatera Utara (Sumut) bersama dengan polres jajaran se-Sumut merespons cepat instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat. Total 75 orang pelaku premanisme dan pungli di sejumlah daerah di Sumut ditangkap.
Dilansir laman resmi Polri, Senin, 14 Juni 2021, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan tim gabungan Ditreskrimum, Sabhara dan Polda Sumut berhasil mengamankan sembilan orang pelaku premanisme dan pungli. Selanjutnya Polres Labuhanbatu mengamankan 16 orang, dan Polres Padangsidimpuan sebanyak satu orang.
“Polres Belawan mengamankan 11 orang, Polres Serdangbedagai mengamankan 19 orang, Polres Asahan mengamankan enam orang, Polres Tebingtinggi dua orang, Polres Dairi dua orang, Polres Toba dua orang, Polres Sibolga dua orang dan Polres Nias mengamankan lima orang,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Minggu, 13 Juni 2021.
Kabid Humas Polda Sumutmenuturkan puluhan orang yang diamankan tersebut tertangkap tangan melakukan tindakan premanisme dan pungli. Selanjutnya, mereka diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Ada 55 titik yang menjadi sasaran Operasi Premanisme dan Pungli. Dari puluhan orang yang diamankan dilakukan pembinaan dan sidik,” katanya.
Kabid Humas Polda Sumut mengungkapkan, Polda Sumut tidak memberikan ruang sedikitpun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme. Kemudian, diminta kepada para kapolres jajaran Polda Sumut untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberangus dan membuat efek jera para preman.
“Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme,” ucapnya. Hadi juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan hotline layanan 110 ketika mendapatkan aksi premanisme. Menurutnya, layanan itu akan tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kepolisian.
“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga Sumut,” ujarnya.ji
Pemkot Salatiga Setop Kunjungan Kerja
Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga tidak akan menerima kunjungan kerja dari luar kota atau melakukan studi banding ke luar Kota Salatiga, hingga batas waktu yang belum ditentukan.
“Saya selaku Sekda sebagai pelaksana kebijakan wali kota, mulai hari ini tidak akan menerima kunjungan dari luar daerah. Dan kita tidak akan mengirimkan studi banding ke luar daerah, untuk mengendalikan melonjaknya Covid-19 di Salatiga,” kata Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Wuri Pujiastuti, saat memimpin apel bersama ASN Setda, di Halaman Kantor Pemerintah Kota Salatiga, Senin, 14 Juni 2021, seperti tertulis dalam rilis.
Wuri mengatakan, saat ini meskipun Wali Kota Salatiga positif Covid-19, namun pelayanan di pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.
“Tetap melayani masyarakat dengan baik dengan prokes yang ketat. Terus menjaga protokol kesehatan, ingat 5M-nya. ASN harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Tracking dan swab secara serentak akan kita lakukan dengan siapa saja yang sudah kontak erat dengan beliaunya (Wali Kota Salatiga),” pungkasnya.
PT KAI Segera Luncurkan 2 Kereta Api Baru
PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan dua Kereta Api baru yaitu KA Baturraden Ekspres relasi Bandung – Purwokerto PP via Cikampek pada 25 Juni 2021 dan KA Nusa Tembini relasi Cilacap – Yogyakarta PP pada 2 Juli 2021. Pada tahap awal, kedua Kereta Api ini akan dioperasikan pada setiap hari Jumat dan Minggu dengan rincian KA Baturraden Ekspres beroperasi pada 25 & 27 Juni serta 2 & 4 Juli 2021 dan KA Nusa Tembini beroperasi pada 2, 4, 9, & 11 Juli 2021.
“Peluncuran 2 KA baru ini kami tujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga semakin banyak alternatif pilihan bepergian menggunakan kereta api,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, seperti tertulis dalam rilis.
Pada masa pandemi Covid-19 ini, KAI terus berinovasi dengan menghadirkan 2 Kereta Api relasi baru agar dapat membantu konektivitas dan mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api
Penamaan KA Baturraden Ekspres terinspirasi dari nama kawasan di Kabupaten Banyumas yang sarat akan potensi wisata. Sedangkan, penamaan KA Nusa Tembini terinspirasi dari nama legenda kerajaan yang ada di wilayah Cilacap.
“Dengan penamaan tersebut, diharapkan hadirnya kedua KA ini juga dapat meningkatkan pariwisata di wilayah-wilayah yang dilalui,” ujar Joni.
Tersedia 2 kelas pada KA Baturraden Ekspres yaitu Eksekutif dengan tarif mulai dari Rp160.000 dan Bisnis dengan tarif mulai dari Rp130.000. Adapun untuk KA Nusa Tembini juga memiliki 2 kelas yaitu Eksekutif dengan tarif mulai dari Rp110.000 dan Ekonomi dengan tarif mulai dari Rp90.000. Tiket tersebut sudah dapat dibeli melalui KAI Access, web KAI, loket, dan channel eksternal yang ditentukan / ditetapkan.
Aturan Pelaksanaan Pemilu 2024 Harus Ketat
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dipikirkan secara matang. Terutama, tambah dia, dalam hal aturan-aturan yang dibuat harus ketat dan terstruktur untuk mempermudah pengawasan tahapan.
Dewi menjelaskan Bawaslu butuh aturan aturan yang ketat terutama yang berpengaruh langsung pada pengawasan Pasangan Calon (paslon) maupun tim kampanye. Menurutnya perlu diatur persiapan dari sisi pemilu yang demokratis dan cara Bawaslu mengatur pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu.
“Kita harus bungkus dalam aturan yang ketat, misalnya membatasi kampanye sehingga ruang-ruang kerja kami dapat lebih terbungkus dalam melaksanakan tugas kami (Bawaslu),” ujarnya di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu, 13 Juni 2021.
Lebih lanjut Dewi berharap Pemilu 2024 yang akan datang ini bisa dikerjakan bersama-bersama, sebab ada tujuan yang harus diwujudkan yaitu mendapatkan pemimpin yang amanah. Maka dia juga meminta agar seluruh pihak maupun stakeholder dapat memaksimalkan peran untuk pemilihan yang akan datang terutama terkait sosialisasi atas pemilu yang bebas, jujur dan adil.
Menanggapi hal ini Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu pun menyetujui bahwa Pemilu Tahun 2024 akan cukup rumit untuk dihadapi karena ada Pemilihan Presiden, DPR RI, DPR Provinsi serta DPD Kab/Kota. Bahkan pada bulan November 2024 juga telah disepakati akan dilaksanakan Pilkada Serentak yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di Sulawesi Tenggara hal ini akan berkesinambungan.
“Kami sebagai penyelenggara Pemilu harus membuat inovasi-inovasi yang harus kita wujudkan untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang,” tuturnya.
