Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Laakar FPI Pelanggaran HAM
Lontar.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan beberapa hal terkait penembakan empat anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan.
Melalui keterangan tertulis Komnas HAM merekomendasikan bahwa peristiwa tewasnya empat orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM.
“Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan
hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih
lengkap dan menegakkan keadilan,” demikian tertulis dalam rekomendasi yang dirilis Jumat, 8 Januari 2021.
Rekomendasi selanjutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil avanza hitam B 1739 PWQ dan avanza silver B 1278 KJD.
Rekomendasi ketiga adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI.
Keempat, meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.
“Laporan Penyelidikan ini akan di sampaikan kepada Presiden dan Menkopolhukam. Komnas HAM RI
berharap pengungkapan peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI secara transparan, proses keadilan
yang profesional dan kredibel.”
Sumut Miliki Laboratorium Bergerak
Kehadiran Mobile Laboratory Biosafety Level-2 (Mobile Lab BSL-2) di Sumatera Utara akan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut).
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, saat menerima audiensi rombongan BPPT di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat, 8 Januari 2021.
Menurutnya, melalui laboratorium bergerak ini, upaya testing, tracing, treatment (3T) dalam penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Edy Rahmayadi juga mengapresiasi upaya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam penanganan Covid-19. Antara lain dengan menghadirkan inovasi Mobile Lab BSL-2 di Sumut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah dilakukan BPPT. Saya rasa ini sangat membantu sekali,” ucap Edy Rahmayadi, seperti tertulis dalam rilis.
Hadir Kepala BPPT Hammam Riza, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Yudi Anantasena, dan Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT Gatot Dwianto.
Menurut Edy Rahmayadi, selama liburan Natal dan Tahun Baru 2021 sedikit terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19, akibat mobilisasi masyarakat, meski pemerintah sudah melakukan upaya tindakan pencegahan. Karena itu, kehadiran Mobile Lab BSL-2 sangat diapresiasi dan diharapkan dapat membantu percepatan penanganan Covid-19.
Apalagi, kata Edy, walaupun vaksin Covid-19 sudah sampai di Sumut, namun belum dapat diambil kesimpulan 100% dapat menghentikan pandemi ini.
“Vaksin belum ada kepastian memberikan keamanan 100% virus ini akan berakhir. Saat ini saya yakin benar, bila masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yakni dengan tetap memakai masker, pandemi ini dapat kita redam,” katanya.
MUI Tetapkan Vaksin Sinovac Halal dan Suci
Komisi Fatwa MUI Pusat menetapkan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac, halal dan suci. Penetapan ini diambil setelah Komisi Fatwa MUI Pusat menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021.
“Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Biofarma, suci dan halal,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh usai rapat pleno.
Menurutnya, meski sudah halal dan suci, namun fatwa MUI belum final. Sebab, penggunaannya masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy).
“Akan tetapi terkait kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan, kualitas, dan efficacy BPOM. Ini akan menunggu hasil final kethoyyibannya. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak, maka fatwa akan melihat,” ujarnya.
Dia merinci, rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut, hanya membahas dan menetapkan kesesuaian syariah Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Lifescience. Ada tiga vaksin produksi Sinovac yang didaftarkan yaitu Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio.
Kementerian PUPR Selesaikan Konstruksi IAIN Ambon
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap telah menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fasilitas pendidikan yang rusak akibat terdampak bencana gempa bumi di Ambon, Provinsi Maluku pada 26 September 2019 lalu.
Percepatan penanganan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti tertulis dalam rilis Kementerian PUPR, Jumat, 8 Januari 2021.
Pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan 20 sekolah yang tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Hingga 15 Desember 2020, progres rehabilitasi dan renovasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah selesai 100% untuk Gedung Rektorat IAIN Ambon. Kemudian dilanjutkan bangunan Perpustakaan dan Laboratorium lAIN Ambon yang keduanya telah terkontrak pada 1 September 2020. Saat ini progres fisiknya telah mencapai 35% dengan target selesai 29 April 2021.
Sementara untuk bangunan sekolah dari 20 sekolah yang direncanakan dibangun, sebanyak 17 sekolah telah dikerjakan pada TA 2020, sisanya 3 sekolah yakni SDN Wassu, SMPN 1 Pulau Haruku dan SMPN 3 Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah akan dikerjakan pada TA 2021. Hal tersebut karena keterbatasan waktu dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pencegahan penularan Virus COVID-19 yang menutup akses ke lokasi – lokasi tersebut.
Untuk 17 sekolah yang telah direnovasi dan direhabilitasi pada TA 2020, telah selesai 100% seluruhnya. Rehabilitasi sekolah ini sudah dimulai sejak 27 Januari 2020 dengan anggaran bersumber dari APBN yang terbagi ke dalam empat paket pekerjaan, Paket I senilai Rp 5,3miliar, Paket II senilai Rp 3,4 miliar, paket III senilai Rp 18.5 miliar dan paket IV senilai Rp 14,1 miliar
