Simulasi Pembukaan Obyek Wisata di Cilacap
Lontar.id – Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar simulasi pembukaan kembali objek wisata Kemit Forest, di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja.
Dilansir laman resmi Pemprov Jawa Tengah, Selasa, 7 September 2021, simulasi itu digelar Senin, 6 September 2021, seiring dengan perkembangan status PPKM level 3 yang disandang Kabupaten Cilacap per awal September lalu.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, Tri Komara Sidhy Wijayanto, mengungkapkan, destinasi wisata alam itu dipilih sebagai model percontohan karena dinilai telah memenuhi syarat protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021.
“Setelah ini kita juga akan ke obyek wisata lain, nanti kita evaluasi sampai hari Jumat. Mudah-mudahan Sabtu bisa dibuka untuk umum dengan kapasitas maksimal 25 persen” katanya, usai acara simulasi wisata.
Selain Kemit Forest, imbuhnya, beberapa objek wisata yang tengah disiapkan untuk pembukaan kembali, yaitu pemandian air panas Cipari dan objek wisata pulau Momongan.
“Bulan ini kita juga siapkan desa wisata. Nanti ada penilaian tingkat Jawa Tengah. Untuk tahun ini sementara baru Desa Tambaksari Wanareja. Sudah kita lihat, mudah-mudahan bisa maju ke tingkat provinsi,” tambahnya.
Ditambahkan, selama masa uji coba ini, pengelola destinasi wisata yang bertugas wajib dalam keadaan sehat dan telah mendapatkan vaksin, minimal dosis pertama. Selain itu, pengelola hanya menerima wisatawan lokal. Wisatawan yang datang juga wajib menunjukkan hasil tes antigen negatif dan mematuhi protokol kesehatan.
Kemenag Luncurkan Buku Saku Halal
Kementerian Agama hari ini merilis Buku Saku Halal. Peluncuran dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM-PIN) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
Peluncuran dilaksanakan secara virtual, bersamaan dengan acara diskusi publik. Hadir sebagai narasumber, Sekretaris BPJPH M Arfi Hatim, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan UIN Surakarta Muhammad Lutfi Hamid, dan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH A Umar.
Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Mastuki yang hadir sebagai keynote speaker, menyambut baik diluncurkannya Buku Saku Halal yang merupakan buah kerja sama antara BPJPH dan UIN Surakarta. Mastuki juga memastikan peran UIN tersebut sejalan dengan amanat regulasi terbaru JPH yang memberikan kesempatan semakin besar bagi peran perguruan tinggi dalam penyelenggaran JPH.
“Ini menjadi salah satu bentuk peran penting perguruan tinggi khususnya PTKIN (Perguruan Tingi Keagamaan Islam Negeri) di mana UIN harus menjadi garda depan pengembangan kajian-kajian penting di bidang halal sesuai kapasaitas yang dimiliki,” kata Mastuki di Jakarta, Selasa, 7 September 2021, seperti tertulis dalam rilis.
Kajian halal yang dikemas dalam buku saku, lanjut Mastuki, diharapkan menjadi penambah khasanah literasi halal yang tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Peningkatan literasi halal akan mendorong terwujudnya sadar halal di tengah masyarakat yang dan berimplikasi pada suksesnya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sekaligus menguatnya ekosistem halal di Indonesia.
“Terlebih, halal saat ini tidak lagi an sich soal fiqih dalam konteks halal versus haram saja. Namun secara konsep halal telah mengalami perkembangan pesat baik itu terkait syariah compliance atau kepatuhan syariah, maupun terkait berbagai bidang ilmu pengetahuan atau sains, juga dunia industri yang begitu dinamis.” lanjut Mastuki.
Karenanya, Mastuki memastikan kajian tentang halal dalam konteks Jaminan Produk Halal mesti diletakkan secara holistik.
Hal senada juga diungkapkan Rektor UIN Surakarta, Mudofir. Menurutnya, saat ini halal telah menjadi perhatian dunia. Urgensi konsep halal pun semakin besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Terlebih, konsep halal identik dengan green product, produk yang thayyib, yang baik, aman dan berkualitas untuk digunakan oleh umat manusia.
“BPJPH bukan hanya milik Indonesia saja, melainkan telah menjadi milik dunia,” kata Mudofir.
Buku saku halal tersebut membahas sejumlah topik penting tentang halal dan Jaminan Produk Halal. Mulai dari konsep halal dalam Islam dan sains, urgensi mengonsumsi produk halal, regulasi tentang sertifikasi halal, dukungan pemerintah terhadap sertifikasi halal, halal sebagai global life style, hingga bagaimana tata cara mendeteksi atau memastikan produk halal.
Perpustakaan Kota Yogyakarta Kembali Layani Baca di Tempat
Perpustakaan Kota Yogyakarta kembali membuka layanan setelah Menteri Dalam Negeri dalam intruksinya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menetapkan seluruh kabupaten Kota di DIY sudah turun level yakni dari level 4 menjadi level 3.
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogya, Nunun Zulaikha mengatakan dengan diberlakukannya PPKM level 3 di DIY, maka perpustakaan Kota Yogya dan Pevita melakukan pembukaan layanan perpustakaan dengan pembatasan jumlah kuota dan jam layananan.
“Untuk jumlah kuota pemustaka di perpustakaan kota baru adalah 25 orang, sedangkan untuk perpustakaan Pevita sebanyak 15 orang. Jam pelayanannya mulai pukul 09.00 12.00 WIB, sementara untuk layanan Saparatu 09.00-14.00 WIB. Kedua tempat ini buka dari Senin hingga Jumat, dan Sabtu Minggu tutup,” jelasnya, Selasa, 7 September 2021.
jika pengunjung yang datang melebihi batas kuota dalam satu waktu, lanjutnya, maka pengunjung berikutnya harus menunggu untuk masuk perpustakaan.
Pihaknya mengungkapkan untuk layanan yang dibuka, hanya layanan baca di tempat, peminjaman, pengembalian, perpanjangan buku, pembuatan kartu anggota, saparatu dan Wifi.
“Untuk layanan gazebo, PC internet, dan area playground belum dapat di layankan,” bebernya.
Nunun mengatakan selama menutup layanan perpustakaan beberapa waktu lalu Perpustakaan Kota Yogya melakukan penyegaran bahan pustaka sekaligus sterilisasi terhadap seluruh sarana dan prasarana pustaka sesuai protokol kesehatan.
“Kami lakukan pembersihan menggunakan disinfektan sesuai ketentuan kesehatan,” katanya.
Pihaknya pun berpesan kepada sobat pustaka agar terus disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Presiden Resmikan Bendungan Senilai Rp1,1 Triliun
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Bendo yang berlokasi di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Selasa, 7 September 2021 siang.
“Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt., alhamdulillah, pada siang hari ini Bendungan Bendo sudah selesai, sudah rampung, dan siap difungsikan,” ujar Presiden, seperti tertulis dalam rilis Kemenkominfo.
Bendungan multifungsi yang dibangun dengan biaya sebesar Rp1,1 triliun ini memiliki kapasitas 43 juta meter kubik, tinggi 74 meter, serta luas genangan 170 hektare. “Ini akan menyediakan irigasi untuk 7.800 hektare sawah dan juga untuk pasokan air baku 370 liter per detik, serta bisa mengurangi banjir/mereduksi banjir 31 persen atau sebesar 117,4 meter kubik per detik,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ini telah dan akan diselesaikan sebanyak 17 bendungan di sejumlah wilayah di tanah air. Sebelumnya, pada bulan Februari telah diresmikan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur; Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan; serta Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pada bulan Maret telah diresmikan Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banten.
“Kelima Bendungan Kuningan (di Jawa Barat) yang baru saja kita resmikan di 31 Agustus dan Bendungan Way Sekampung di Lampung yang awal September kemarin juga sudah resmikan. Sekarang Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur,” imbuhnya.
Selain tujuh bendungan yang telah diresmikan tersebut, terdapat sepuluh bendungan lagi yang akan diselesaikan dan diresmikan di tahun 2021 ini.
Kesepuluh bendungan tersebut adalah 1. Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (September); 2. Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Oktober); 3. Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi (Oktober); 4. Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (Oktober); 5. Bendungan Ciawi di Kabupaten Ciawi, Jawa Barat (November); 6. Bendungan Sukamahi di Kabupaten Ciawi, Jawa Barat (November); 7. Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Desember); 8. Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Desember); 9. Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Desember) dan 10. Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung (Desember).
Presiden berharap, dengan beroperasinya bendungan-bendungan ini akan dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, menambah pasokan air, sekaligus meningkatkan produktivitas dari para petani.
“Saya ingin berpesan agar bendungan ini, ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan disambungkan dengan seluruh jaringan irigasi yang ada, sehingga sekali lagi masyarakat utamanya para petani bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya,” pungkasnya.
