Lontar.id – Lima hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto gencar menemui sejumlah partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Terakhir Prabowo menemui Ketum PKB Muhaimin Iskandar, lalu hari ini rencananya akan bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Safari politik Prabowo Subianto hanya ingin memastikan, agar Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Selain Gerindra, mantan partai pendukung Prabowo seperti Demokrat dan PAN tak ingin ketinggalan merapat ke Jokowi. Namun berbeda dengan PKS yang memilih komitmen berada di luar pemerintah sebagai partai oposisi.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyatakan, koalisi partai yang terlalu gemuk menciptakan pemerintahan yang tidak efektif. Karena di parlemen dikuasai partai koalisi, sehingga pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan dengan maksimal.
“Saya agak takut koalisi terlalu besar, takutnya pemerintah enggak efektif. Karna oposisi di parlemen akan lemah, kritik dan check and balance itu tidak akan berjalan,” kata Boni Hargens kepada Lontar.id, Selasa (15/10/2019).
Apabila partai politik tak bisa lagi menjadi wadah bagi penyalur aspirasi masyarakat dan mahasiswa, mewakili kelompok yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah. Maka kata Boni Hargens, gelombang aksi demonstrasi dari masyarakat sipil akan semakin besar.
“Masyarakat akan merasa makin ragu dengan proses politik ini, apa yang akan terjadi nanti? Parlemen jalanan akan meningkat, mahasiswa dan seluruh kelompok sipil akan bangkit mewakili suara rakyat, mengisi ruang kosong pengawasan yang sudah hilang karena mayoritas partai ada di pemerintahan,” ujarnya.
Boni Hargens menjelaskan, sebaiknya partai oposisi tetap berada di luar pemerintahan, karena bisa menjadi kekuatan penyeimbang apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat.
“Saya lebih mendukung Gerindra dan Demokrat ada di luar kekuasaan untuk memperkuat oposisi, berbahaya bila kekuatan pemerintah terlalu besar. Selain presidensialisme kita menjadi amburadul dan menjadi tidak simetris lagi,” terangnya.
Bila corong suara masyarakat sudah tidak ada lagi, karena partai merapat ke Jokowi-Ma’ruf. Boni Hargens memprodiksi akan muncul kelompok politik dari masyarakat sipil, seperti agenda membangun kembali khilafah, mereka akan mendapatkan ruang untuk bangkit kembali.
Agenda khilafah bakal semakin muncul ketika kritik terhadap pemerintah, sebab kritikan itu dianggap sebagai bentuk dari dukungan kelompok yang menggaungkan agenda tersebut sejak dahulu.
“Kita memberikan ruang kepada kelompok politik yang mengusung agenda khilafah untuk makin besar, karna kritik ke pemerintah itu akan dianggap dukungan terhadap mereka. Mereka akan menjadi kritik dari non HTI misalnya sebagai kuda troya menyerang pemerintah. Hati-hati konsekuasinya terlalu besar,” tutupnya.
Editor: Ais Al-Jum’ah
