Lontar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa, telah menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten Gowa. Dari 7 (tujuh) daerah pemilihan yang tersebar pada 18 kecamatan, hasilnya menetapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Gowa dengan total 60.053 ribu suara.
Saat ini kader-kader PPP Gowa sangat berbangga karena dalam pileg bulan April lalu PPP meraih kursi terbanyak. Otomatis, untuk kursi jabatan ketua DPRD Gowa akan diduduki oleh kader partai berlambang ka’bah yang terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun ini.
Kepastian jabatan Ketua DPRD ini dikarenakan PPP peraih kursi terbanyak yakni mendudukkan 8 (delapan) kursi berdasarkan hitungan KPU dan tak ada partai lain yang memperoleh jumlah kursi yang sama.
Belum lagi berdasar Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Pada pasal 376 ayat (3) berbunyi “Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota”.
Di bawah PPP, ada Partai Gerindra yang mendapat 7 kursi dan akan mengisi posisi wakil ketua 1, Partai Demokrat dan Partai Nasdem mendapat 6 Kursi dan akan mengisi posisi wakil ketua 2 dan 3 DPRD Gowa.
Selain itu, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 juga telah mengatur bahwa ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten.
Sejarah terukir, posisi Ketua DPRD Gowa yang selama ini hanya menjadi milik Partai Golkar harus legowo digeser oleh partai yang juga selalu menjadi rival di setiap pemilu di Kabupaten Gowa dari zaman orde baru, reformasi hingga di Pemilu 2019.
Dari pemilu ke pemilu PPP di daerah ini, selalu konsisten dalam hal merebut suara rakyat dibanding dengan partai lain. Hal ini tidak lepas dari efek sosok politisi Dr. H. M. Amir Uskara, kader PPP yang telah berkiprah di panggung nasional.
Dan tentunya tak lepas dari tangan dingin Ketua DPC PPP Nursyam Amin B dan Sekretaris DPC PPP Arifuddin Djarung serta seluruh Pengurus DPC PPP Gowa dalam meramu strategi menempatkan calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di setiap daerah pemilihan.
Karena posisi ketua DPRD sudah dipastikan menjadi hak partai berlambang Ka’bah, lantas siapa dari delapan calon anggota dewan terpilih yang akan beruntung mendapatkan kursi yang sangat bergensi itu ?
Sebelum melangkah kepada siapa kader PPP terpilih yang duduk sebagai Ketua DPRD Gowa, maka perlu kiranya diketahui apa saja tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seorang Ketua DPRD kabupaten/kota dan fasilitas apa saja yang diberikan negara atau daerah untuk menunjang kinerjanya sebagai ketua yang akan memimpin 44 anggota di DPRD Gowa.
Tahukah Anda, selain memimpin rapat rapat di DPRD, ketua DPRD akan mewakili anggotanya dalam kegiatan kegiatan resmi pemerintah daerah dan masuk dalam jajaran Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkorpimda) serta akan dilibatkan untuk menandatangani MoU kebijakan umum Anggaran/Pagu Plafon Anggaran APBD Kabupaten bersama Bupati.
Mengenai fasilitas dan tunjangan ketua DPRD Kebupaten tentu mendapat lebih dari anggotanya, apalagi dengan terbitnya PP No 18/2017 tentang Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD. Mulai dari tunjangan transportasi hingga rumah tangga ditanggung oleh negara
Tentunya semua masyarakat, tokoh-tokoh daerah ini hanya bisa menerka bahwa salah satu dari delapan anggota DPRD terpilih dari PPP, bakal menjabat ketua DPRD Gowa.
Ironisnya isu yang berkembang saat ini, ada calon yang marasa telah memiliki restu dari elit partai maupun restu dari pihak eksekutif agar nantinya dapat bekerja sama dengan baik dalam membangun kabupaten gowa yang lebih baik.
Tak pelak hal ini membuat perang dingin, antara kader-kader PPP yang lolos menjadi wakil rakyat dan juga arus bawah kader partai kabah yang ada di Kabupaten Gowa.
Untuk mekanisme dan kriteria yang sesungguhnya menjadi hak proregatif PPP untuk memilih Ketua DPRD Gowa, bisa saja dari PPP memiliki kriteria yang berdasarkan kedudukan tertinggi dalam susunan kepengurusan partai? dan atau berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pileg? Atau berdasarkan kompromi politik, dari elit elit “penguasa” di daerah ini.
Meski calon ketua yang diusung, diinginkan, dipilih tak berpengalaman di dewan. Semua berpulang pada kebijakan petinggi-petinggi PPP dalam mengambil sikap, bijak dan benar dalam menentukan jabatan ketua DPRD Gowa.
Yang jelas jangan sampai ketua DPRD yang terpilih, membuat malu marwah partai dan jadi bahan tertawaan partai lain. PPP adalah partai besar yang telah melalui banyak proses demokrasi dan tahu siapa kader yang terbaik dan mumpuni memimpin dilembaga wakil rakyat?
Terakhir, yakinlah PPP Gowa akan mempertimbangkan semua sisi dalam menunjuk siapa ketua DPRD Gowa dengan tetap mempedomani Juklak partai dan barang tentu juga mempertimbangkan lobi elit dan kandidat calon ketua itu sendiri.
Lagi-lagi ini politik, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Mari kita nanti ketua baru DPRD Gowa dari Partai Persatuan Pembangunan.
Penulis: Fathahuddin Lewa
