Lontar.id – Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin hari ini memimpin rapat terbatas dengan para Menteri terkait, untuk mengevaluasi arah penanganan pengurangan kemiskinan ekstrem yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai prioritas.
Dalam rapat tersebut Wakil Presiden ingin memastikan agar upaya pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan saat ini baik oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun dunia usaha tetap mengacu pada Road Map Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang sudah dirumuskan untuk tahun2021-2024.
Berdasarkan Road Map tersebut, pengurangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada dua strategi utama yaitu upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, dan termasuk juga untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah dan inisiatif kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah.
Untuk tahun 2021, telah ditetapkan 35 Kabupaten prioritas ditujuh provinsi dan pada tahun 2022 diperluas menjadi 212 Kabupaten/Kotaprioritas. Salah satu quick response dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini, telah dilakukan penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada tahun2022.
Dalam rapat tersebut Wapres juga menekankan bahwa komplementaritas program kerja antar kementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pelibatan kontribusi dari pelaku non-pemerintah adalah kunci dalam menyukseskan agenda penurunan kemiskinan ekstrem.
Sebagaimana diketahui Presiden telah menetapkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 sebagai proritas utama pemerintahannya. Ini berarti enam tahun lebih cepat daripada sasaran global dalam SDGs yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara global pada tahun 2030.
Wakil Presiden sendiri selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin upaya tersebut.
Sejak mendapat tugas tersebut, Wakil Presiden telah bergerak cepat memimpin empat kali Rapat Pleno, Rapat Koordinasi dengan Para Gubernur dan Bupati, serta melakukan kunjungan langsung ke tujuh provinsi yang wilayahnya masuk dalam 35 kabupaten prioritas yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu Wakil Presiden juga memantau langsung upaya konvergensi anggaran serta penyaluran penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas.
Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Wilayah Pesisir
