Dalam rapat kali ini, Wakil Presiden juga memberikan arahan agar upaya pengurangan kemiskinan ekstrem juga menyasar kelompok miskin ekstrem diwilayah pesisir. Pada tahun 2021 ini, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem khususnya diwilayah pesisir relative lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Dimana tingkat kemiskinan diwilayah pesisir sebesar 4,19%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,4 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa diantaranya berada diwilayah pesisir.
Persoalan kemiskinan ekstrem diwilayah pesisir relative lebih kompleks, karena wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik dari dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem diwilayah pesisir lebih besar dibandingkan wilayah lainnya dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif.
Dari aspek Pendidikan, kepala rumah tangga miskin ekstrem diwilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
Dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem diwilayah rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif.
Pendidikan, kepala rumah tangga miskin ekstrem diwilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
Dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem diwilayah
Pesisir memiliki akses sanitasi, air bersih dan penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Karakteristik lain wilayah pesisir termasuk juga dari aspek ketenagakerjaan: kelompok miskin ekstrem diwilayah pesisir sebagian besar memiliki pekerjaan, namun terkonsentrasi pada kelompok yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.
Dari aspek infrastruktur, akses system komunikasi, jasa pengiriman dan penerangan perlu diperbaiki diwilayah pesisir.
Dari aspek kerentanan: wilayah pesisir relative lebih rawan dibandingkan wilayah lainnya, terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan permukimankumuh/bantaran sungai.
Dan yang terakhir dari aspek akses layanan dasar: akses fasilitas Kesehatan pada wilayah pesisir relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik swasta.
Untuk itu Wakil Presiden memberikan arahan agar perhatian khusus juga diberikan untuk wilayah pesisir. Antara lain dengan mengidentifikasi program-program pengurangan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan wilayah pesisir serta menyempurnakan program- program yang ada saat ini agar lebih berdampak pada masyarakat di wilayah pesisir.
Penulis: Dumaz Artadi
