Lontar.id – Anggota DPR F-PPP Muh. Aras angkat bicara terkait PT. Garuda Indonesia Tbk, menutup sejumlah rute penerbangan ke daerah terpencil hingga ke Indonesia Timur.
Alasan PT. Garuda dibalik penutupan penerbangan itu, lantaran sepi penumpang sehingga mengalami kerugian.
Rute penerbangan yang ditutup seperti Batam, Jambi, Sulawesi Utara hingga ke wilayah timur Indonesia. Menurut politikus PPP, selain rute penerbangan yang dianggap merugi. Beberapa rute penerbangan lainnya masih menguntungkan perusahaan BUMN.
Untuk menutupi kerugian itu, Muh Aras mengusulkan agar pemerintah mensubsidi silang melalui Kementerian BUMN.
“Kita berharap ada subsidi silang, sehingga yang tadinya rugi bisa tetap dinikmati oleh masyarakat yang ada disana,” kata Muh. Aras melalui pesan singkat, Rabu (27/11/2019).
Subsidi silang kata Muh. Aras agar maskapai plat merah bisa menutupi biaya yang dikeluarkan di rute penerbangan yang sepi penumpang. Dan Garuda kembali beroperasi mengantar penumpang yang berangkat khususnya wilayah timur.
Subsidi silang dimungkinkan oleh pemerintah, karena PT. Garuda Indonesia merupakan perusahaan milik negara. Penerbangan ke wilayah timur sangat penting bagi sebagian masyarakat. Meskipun lanjut Muh Aras secara ekonomis (keuntungan) sangat kecil bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Tetapi pemerintah harus bisa memastikan layanan terhadap masyarakat meskipun keuntungan dari penerbangan ke timur terbilang kecil.
“Apalagikan sebagian masyarakat Indonesia timur masyarakat daerah tertinggal, ini dibanding Indonesia bagian barat haruslah pelayanannya lebih dan tidak perlu untung besar dulu diawal dan kita harapkan ada pelayanan subsidi untuk Indonesia timur,” akunya.
Selain itu, ia juga menganjurkan Pertamina untuk menurunkan harga jual avtur yang dikeluhkan maskapai penerbangan. Menurut Aras harga avtur masih terbilang tinggi, inilah salah satu penyebab membengkaknya biaya operasional maskapai rute ke timur.
“Kita bersyukur bahwa Menhub akan membuka keran untuk persaingan secara kompetitif terhadap penjualan avtur. Agar harga avtur ini tidak ditentukan oleh hanya satu instansi saja dalam hal ini Pertamina,” tutupnya.
Editor: Ais Al-Jumah
