Makassar, Lontar.id– Gerakan people power yang digagas sejumlah tokoh politik pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, dinilai bisa menciptakan instabilitas negara.
People power itu rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019, saat KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019.
Dalam rilisnya, Ketua KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra mengatakan, gerakan people power merupakan gerakan politik yang tidak mau mengakui keputusan lembaga negara.
Ditambah lagi dengan munculnya gerakan intoleran yang ingin mengubah falsafah dan budaya negara yang dinilai dapat menjatuhkan citra bangsa Indonesia.
“Hal tersebut sangat berbahaya, dapat menyebabkan instabilitas bangsa menurun, dikarenakan gerakan tersebut dapat merugikan masyarakat dan bangsa ini,” kata Imran pada diskusi yang digelar bidang PSDA PB HMI dengan tema, Positive People with Positive Power, Kekuatan Membangun Generasi Muda, di Hotel Santika Makassar, Jumat (17/5/2019) kemarin.
Imran mengajak generasi muda untuk tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Sebab, pemuda merupakan pionir dalam pembangunan bangsa. Lagi pula, kata Imran, gerakan pemuda saat ini sudah tergerus seiring perkembangan teknologi.
“Banyaknya informasi yang masuk dari luar diiringi dengan tidak adanya filter dalam diri pemuda membuat gerakan Generasi Pemuda sudah menurun,” ujarnya.
Sementara Dosen Pasca Sarjana Unkris, Ade Reza Hariyadi mengungkapkan, perlunya metode konsesus dan pendekatan konstitusional dalam penyelesaian konflik pasca pemilu.
Pasalnya, upaya menggunakan kekuatan massa dalam gerakan ekstra parlementer, berpotensi menciptakan gejala sosial dan konflik horizontal antarmasyarakat.
Untuk itu, Ade mengimbau kepada para pemuda khususnya di Sulsel agar tetap menjaga persatuan.
“Oleh karena itu para aktivis pemuda Sulsel mesti mempromosikan pikiran-pikiran yang konstruktif dan menentang setiap tindakan yang bisa memecah belah persatuan,” katanya.
Terpisah, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengajak masyarakat Sulawesi Selatan menolak people power. Ia mengatakan, siapapun yang ditetapkan oleh KPU, dialah pemimpin yang diridoi Allah SWT.
“Pemerintah Sulsel menolak keras people power. Setelah penetapan tanggal 22 Mei nanti, kita kembali merajut tatanan kehidupan yang bersatu dan kembali bersilaturahim,” ujarnya.
Nurdin Abdullah mengajak tokoh dari berbagai komponen masyarakat untuk duduk dan rembuk bersama untuk meyakinkan kepada semua komponen rakyat, kalau ada pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah.
Pemilu, menurut mantan Bupati Bantaeng itu, sudah diatur dengan aturan main yang ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga, jika tidak puas dengan hasil pemilu, siapkan data-data dan ajukan ke MK.
