Lontar.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi sementara defisit APBN tahun 2021 mencapai 4,65 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp783,7 triliun. Capaian ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,14 persen dari PDB.
“Poin kita adalah defisit sekarang sudah di bawah 5 persen, di 4,65 persen dari PDB. Jauh lebih kecil dari yang di APBN. Kalau dibandingkan defisit tahun lalu yang 6,14 persen dari PDB, ini konsolidasi fiskalnya sudah luar biasa sangat dalam, sudah cukup solid. Ini menggambarkan bahwa kita cukup bisa menjaga,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021, Senin (03/01), seperti tertulis dalam rilis Kemenkeu, Selasa, 4 Januari 2022).
Realisasi defisit tersebut lebih kecil Rp222,7 triliun dari target APBN 2021 yang sebesar 5,7 persen dari PDB atau Rp1.006,4 triliun.
Menkeu mengungkapkan realisasi ini juga jauh lebih dari estimasi yang disampaikan pada bulan November lalu yang diperkirakan mencapai 5,1 persen hingga 5,4 persen.
“Jadi bulan Desember saja ini operasi APBN luar biasa sangat besar. Penerimaan negara kita melonjak sangat tinggi dan ini luar biasa,” kata Menkeu.
Dengan kondisi defisit yang menurun tersebut, Menkeu menuturkan bahwa pemerintah tidak lagi menerbitkan surat utang negara domestik sejak November lalu karena realisasi pembiayaan jauh lebih kecil dari target yang sebesar Rp1.006,4 triliun, yakni Rp868,6 triliun.
Pembiayaan anggaran yang lebih efisien di tahun 2021 dapat menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal tahun 2023.
Dampak dari defisit yang lebih rendah dan pembiayaan anggaran yang lebih efisien, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp84,9 triliun, turun sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp245,6 triliun.
“Realisasi sementara APBN 2021 menggambarkan positif luar biasa dibandingkan (target) APBN-nya maupun dibandingkan tahun 2020. Tahun yang luar biasa sangat sulit karena pandemi masih berlangsung, namun kita sudah mulai menunjukkan recovery. Kalau dibandingkan sebelum pandemi yaitu 2019, kita mencoba untuk membuat APBN yang bekerja extremely keras, namun kita mulai bisa menjaga stabilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN,” ujar Menkeu.
Sejak awal pandemi, APBN menjadi instrumen countercyclical yang bekerja keras mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan mendorong kelangsungan dunia usaha.
Defisit dan pembiayaan yang lebih rendah dari target APBN 2021 menandakan APBN semakin membaik, namun tetap fokus untuk membantu rakyat, menangani Covid-19, dan memulihkan ekonomi.
