Jakarta, Lontar.id – Pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada sidang bersama MPR, DPR dan DPD di Kompleks Senayan, Jakarta disambut aksi unjuk rasa (Unras) oleh serikat buruh Indonesia.
Para serikat buruh yang mengataskan nama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksinya di depan kantor wakil rakyat, Jumat (16/8/2019) kemarin.
Dalam aksinya, Oov Auliansyah dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) mengatakan, pihaknya menolak adanya revisi Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Revisi UU ketenagakerjaan dianggap memberi peluang bagi pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menurunkan daya tawar buruh secara signifikan melalui outsourching serta mengurangi pesangon.
Serikat buruh bernama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksinya di depan kantor DPR RI, Jumat (16/8/2019)/LONTAR/Dumaz Artadi
“Sistem fleksibilitas tenaga kerja akan berujung pada pemberangusan serikat, pemberlakuan upah murah dan membuat lingkungan kerja menjadi berbahaya, baik secara fisik maupun secara mental,” ujar Oov Auliansyah perwakilan dari KSN.
Aksi serikat buruh saat sidang bersama, dinilai momen yang tepat untuk menyampaikan pada pemerintah keresahan para buruh selama ini. Sebab lembaga eksekutif dan legislatif tengah berkumpul dan dapat mendengarkan aspirasi mereka.
Serikat buruh bernama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksinya di depan kantor DPR RI, Jumat (16/8/2019)/LONTAR/Dumaz Artadi
Tidak hanya di Jakarta, serikat buruh mengadakan aksi serentak di 25 kabupaten kota seluruh Indonesia, seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Medan dan Bandung.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos saat aksi. “Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Bukan justru bersama kaum pemodal menindas dan menghisap rakyat,” terangnya.
Editor: Almaliki
