Lontar.id – Siapa yang bisa mengira, bila Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno menang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan akhirnya dilantik sebagai presiden periode 2019-2024.
Itu bisa saja terjadi bila kubu Prabowo-Sandi yang diwakili Badan Pemenangan Nasional (BPN), mampu memberikan bukti-bukti kecurangan selama proses pemilu.
Bahkan kecurangan pemilu sudah jauh dari batas kewajaran, demokrasi dibajak, kritik diamputasi, institusi negara digunakan sebagai alat kampanye. Dugaan pemanfaatan alat-alat negara sebagai bagian dari tim pemenangan kubu Jokowi-Ma’ruf, masuk dalam jenis kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Pemilu curang sudah dideteksi Prabowo-Sandi jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu dilakukan, sehingga Prabowo menyerukan agar semua relawan mengawal dan menjaga tempat pemungutan suara.
Namun hasil pemilihan berbeda jauh dari ekspektasi Prabowo, ia didukung oleh kalangan ulama FPI, alumni 212, GNPF dan kelompok lainnya. Menolak hasil keputusan KPU nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 terkait penetapan hasil pemilu serentak.
Poin utama pada putusan tersebut, paslon Jokowi-Ma’ruf menang dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50 persen sedangkan Prabowo-Sandi 68.650.239 atau 44,50 persen dengan selisih suara 16.957.123 atau 11 persen suara.
Putusan KPU inilah kemudian di gugat Prabowo-Sandi ke MK, kemudian meminta agar paslon Jokowi di diskualifikasi sebagai calon dan menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden, atau dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU).
Keinginan tersebut sekali lagi bisa saja terwujud, apalagi Bambang Widjajanto, mantan ketua KPK akan bertindak sebagai ketua kuasa hukum. Harapan untuk menang melawan KPU berpeluang cukup besar. Tinggal bagaimana BPN mengikuti ritme sidang dan adanya bukti yang mementahkan semua argumentasi dan dalih dari KPU.
Maka percaya saja Prabowo-Sandi bakal dilantik sebagai presiden dan akan menjalankan cita-cita rakyat, membangun ekonomi kerakyatan, tenaga kerja produktif dan lapangan kerja baru. Berbahagialah para pendukung Prabowo yang telah lama menanti, sebab Prabowo seringkali meneguk kekalahan dalam kontestasi pemilu.
Muncul pertanyaan saya, seandainya Prabowo-Sandi menang di MK dan dilantik sebagai presiden, apakah akan memicu lahirnya konflik laten di atas lokal dari para pendukung Jokowi-Ma’ruf. Terang saja, berdasarkan putusan KPU Jokowi-Ma’ruf menang dengan jarak suara yang cukup jauh, bahkan dua kali lipat dari hasil pemilu 2014 lalu.
Kubu Prabowo saja bisa melakukan tindakan kerusuhan dan memecah konflik antara relawan dan aparat kepolisian. Puncak konflik terjadi pada 21 dan 22 Mei, pada kejadian tersebut mengakibatkan banyaknya orang menjadi korban jiwa dan luka-luka. Tak terhitung berapa kerugian ekonomi akibat tertutupnya akses bagi sejumlah pedagang, terutama di titik konflik.
Saya membayangkan, konflik akan jauh lebih parah lagi ketika Jokowi-Ma’ruf dinyatakan didiskualifikasi atau kalah, lalu Prabowo yang menang di pemilu 2019 berdasarkan putusan MK. Pendukung Jokowi bisa saja akan melakukan aksi unjuk rasa dan membuat kerusakan di daerah-daerah hingga memicu lahirnya huru-hara diperkotaan.
Rentetan aksi protes dari pendukung, tentu saja akan jauh lebih besar dampaknya, apalagi sudah dinyatakan menang oleh lembaga penyelenggara negara, namun tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa dirinya kalah.
Psikologi kelompok seperti ini, akan sangat mudah dimobilisasi untuk bergerak, apalagi jika didalam kelompok tersebut disusupi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sengaja menciptakan kerusuhan agar mendapatkan keuntungan tertentu.
Tetapi pada poin utamanya, kita sebagai warga negara tidak ingin adanya kejadian yang justru membuat kita menyesal pada akhirnya, yaitu saudara sesama merenggang nyawa hanya karena mengikuti nafsu kepentingan elit politik.
