Lontar.id – Imelda, pengusaha asal Makassar mencatut nama mantan Jaksa Agung HM. Prasetyo untuk mengintimidasi sejumlah kepala daerah. Modus operading yang digunakan Imelda, memanfaatkan jabatan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D).
TP4D yang dibentuk masa HM. Prasetyo melalui SK Kejaksaan Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 gunanya, agar setiap SKPD bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah. Sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Namun dalam pelaksanaannya, TP4D sebagai fungsi pengawasan justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya Imelda yang memanfaatkan sejumlah kepala daerah yang takut dipidanakan apabila salah atau menyimpang dalam menggunakan anggaran daerah.
Imelda menggunakan TP4D untuk mengintimidasi kepala daerah agar meloloskan proyek penyaluran Alat Kesehatan (Alkes) melalui PT. Naura Permata Nusantara.
Anggota DPR Syarifuddin Sudding menyebut ada oknum di TP4D yang memanfaatkan institusi Kejaksaan Agung. Jika kejadian tersebut semakin dibiarkan, maka akan mencoreng nama baik karena ia bekerja untuk kepentingan pribadi.
“Kita mencoba untuk membersihkan pihak-pihak yang merusak institusi kejaksaan dengan mengatasnamakan institusi ini untuk melakukan tindakan-tindakan, intimidasi dan sebagainya untuk kepentingan pribadi,” kata Syarifuddin Sudding melalui via telpon, Senin (25/11/2019).
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Kejaksaan Agung. Syarifuddin Sudding menuding Imelda pengusaha penyalur alat kesehatan di Makassar memanfaatkan TP4D. Ia diketahui bisa mengatur proyek Alkes bahkan kerap mengatur kepala daerah. Selain nama Imelda, lanjut politikus PAN ini terdapat juga nama Puji yang disebut-sebut ‘bermain’ di TP4D.
“Makanya dalam rapat komisi kemarin, muncul nama Imelda dan nama Puji yang sering mengatasnamakan Kejaksaan Agung, untuk menekan para kepala daerah dalam kaitannya dengan masalah program kerja TP4 dan TP4D,” ujarnya.
Mantan Sekjen Hanura menjelaskan, bahwa kasus tersebut sudah berlangsung lama. Ia tidak mengetahui pasti berapa banyak kepala daerah yang menjadi korban intimidasi Imelda dan Puji. Namun ia memastikan Imelda dan Puji beroperasi di wilayah Indonesia Timur. Hal itu diketahui berdasarkan hasil laporan dari masyarakat dan kepala daerah.
“Saya kira sudah lama mengintimidasi kepala daerah khususnya di Indonesia Timur. Ada laporan dari masyarakat ada juga dari kepala daerah,” tambahnya.
Sementara Bupati Pinrang Irwan Hamid saat dikonfirmasi terkait adanya pengaturan proyek alat kesehatan Imelda di Pinrang. Irwan Hamid mengaku tidak pernah mengetahui nama Imelda ataupun Puji yang sering mengintimidasi kepala daerah.
“Saya belum tahu itu, nama Imelda pun tidak ada di Pinrang,” jawab Irwan Hamid singkat.
Menkopulhukam Mahfud MD memastikan akan membubarkan TP4D karena ditunggangi kepentingan oknum tertentu. Keberadaan TP4D sebagai lembaga pengawas justru banyak dimanfaatkan.
Menanggapi pembubaran TP4D, pengamat politik Ujang Komaruddin menilai tim tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kepala daerah ketakutan menyusun dan menggunakan anggaran, karena intervensi oknum di TP4D. Sehingga terjadi deal-deal politik yang menguntungkan oknum di TP4D. Jika keinginan mereka tidak dipenuhi kata Ujang Komaruddin, mereka menggunakan cara mengancam dengan berbagai kasus yang bisa menyeret kepala daerah.
“Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Justru dengan adanya organisasi tersebut kepala daerah banyak yang ketakutan, diancam dan kejakasaan banyak yang nyari proyek,” imbuhnya.
Ujang Komaruddin mendukung jika TP4D dibubarkan, kemudian fungsi pengawasan dikembalikan pada kejaksaan agung.
“Untuk menghindari pemerasan atas nama hukum, sejatinya harus dibubarkan,” tutupnya.
Editor: Ais Al-Jum’ah
