Lontar.id – Wakil Presiden (wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, meminta pada Gubernur Banten, agar seluruh kabupaten/kota di daerah itu memiliki Mal Pelayanan Publik pada 2022.
Upaya pemerintah dalam menghapus stigma urusan birokrasi yang panjang dan berbelit berusaha diwujudkan dalam adanya Mall Pelayanan Publik (MPP).
Perpres No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggaraan MPP oleh pemda kabupaten/kota. Untuk itu, pemerintah terus mengejar agar pembangunan MPP dapat segera selesai di akhir tahun 2022.
“Saya minta Pak Gubernur, ini kalau bisa 2022 semua kabupaten/kota di Banten sudah ada Mall Pelayanan Publik,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Progres Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM, di Pendopo Gubernur Banten Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syekh Nawawi Albantani Banten, Kamis, 20 Januari 2022.
Menurut Wapres, kepuasan publik dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, sehingga pemberian pelayanan publik harus diprioritaskan.
“Masalah pelayanan publik ini harus menjadi prioritas sebab ini akan berdampak pada kepuasan publik dan kepercayaan investor,” terang Wapres.
Adapun Wapres menuturkan pelayanan publik yang diharapkan dampaknya didapatkan UMKM yaitu adanya kemudahan sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik melalui _Online Single Submission_ (OSS) artinya pelayanan secara _online_, sehingga orang tidak perlu datang ke lokasi.
“Sebenarnya MPP pada akhirnya itu kan orang tidak harus datang ke tempat karena dilayani secara online, OSS itu. Saya minta itu diterapkan di semua pelayanan di kabupaten/kota,” jelas Wapres.
“Dan untuk UMKM saya minta terus dikembangkan, didorong, difasilitasi, baik yang menyangkut soal permodalan maupun juga soal kualitas,” tambahnya.
Lebih jauh, terkait pemberdayaan masyarakat, Wapres menekankan pentingnya tiga indikator yang harus dipenuhi pada produk ekspor, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
“Kalau kita mau ekspor itu yang penting harus ada dari segi kualitas dan kuantitas, serta kontinuitasnya. Ini bagaimana dia bisa melahirkan produk-produk yang berkualitas, kuantitasnya cukup, dan bisa dihasilkan secara berkelanjutan, kontinuitas. Ini harus perlu didorong,” ujar Wapres.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan apresiasi kepada Wapres yang tidak mengharuskan MPP memiliki gedung tersendiri sehingga ia optimis pada akhir tahun 2022, MPP di Provinsi Banten dapat hadir merata di seluruh kabupaten/kota.
