Lontar.id – Sebanyak 80 persen petani di Jawa Tengah (Jateng) telah terdaftar dan memiliki kartu tani. Kartu tani merupakan program yang digalakkan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sejak 2018 lalu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat memimpin Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (31/1/2020).
Ganjar menargetkan, dalam waktu dekat seluruh petani di Jateng memiliki kartu tani agar program-program di sektor pertanian dapat berjalan sesuai harapan.
“Dari total jumlah petani di Jawa Tengah per 31 Desember 2019 mencapai 2,8 juta dan luas lahan 1,5 juta hektare, sebanyak 2,7 juta petani sudah mendapatkan kartu tani. Jadi lebih dari 80 persen petani di Jateng telah terdata dan akan terus kami tingkatkan,” kata Ganjar melalui keterangan resmi Pemprov Jateng.
Ganjar menegaskan, kartu tani yang menjadi program andalan Jawa Tengah bukan hanya terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Lebih dari itu, kartu tani adalah program pengelolaan data di sektor pertanian yang lebih kompleks.
“Saya tegaskan bahwa kartu tani ini bukan hanya soal pupuk bersubsidi. Jauh dari itu, kartu tani adalah data yang dapat melihat siapa tanam apa kapan dan dimana, berapa luasannya dan lainnya,” imbuhnya.
Meski belum sempurna, upaya penyusunan big data sektor pertanian melalui program kartu tani ini lanjut Ganjar, akan terus dievaluasi. Sejumlah perbaikan bahkan peningkatan kualitas kartu tani akan terus dilakukan.
Bahkan pihaknya telah bekerjasama dengan salah satu bank nasional untuk mendata melalui pemanfaatan citra satelit menggunakan Geographic Information System (GIS).
“Dengan data, kita bisa mengendalikan petani agar tidak menanam komoditas sama, mengendalikan harga, bahkan sampai kebijakan apakah harus ekspor atau impor. Memang tidak mudah dan butuh waktu, namun semuanya harus dimulai sejak sekarang,” pungkasnya.
Salah satu petani asal Temanggung yang ikut dalam acara itu, Budi Sarwanto mengatakan, keberadaan kartu tani sangat membantu petani khususnya dalam pemenuhan pupuk bersubsidi. Sebelum ada kartu tani, para petani kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga murah.
“Kalau sekarang, begitu menanam selesai, seminggu berselang kami sudah bisa ambil pupuk. Barangnya tersedia dan tentunya harganya lebih murah,” kata Budi.
