Lontar.id – Ada sejumlah proyek pembangunan strategis di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan diperjuangkan di DPR RI, salah satunya mengenai pembangunan rel kereta api dari Parepare menuju Kota Makassar.
Pembangunan rel kereta api yang dicanangkan oleh Kemenhub pada 2015 lalu, hingga kini masih mangkrak. Persoalan serius mengapa jalur kereta api belum terselesaikan, karena tersangkut masalah pembebasan lahan warga. Selain itu, terdapat juga proyek strategis lainnya seperti bendungan dan infrastruktur jalan, yang masuk dalam program prioritas 24 anggota DPR asal Sulsel.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Amir Uskara meyakini, dari 24 legislator yang duduk Parlemen yang tersebar di sejumlah komisi akan berjuang secara maksimal, terutama menyangkut pengalokasian anggaran.
Meski pembangunan infrastruktur adalah domain dari Komisi V, bukan berarti Anggota DPR lainnya tidak turut berjuang bersama-sama. Terutama Andi Iwan Darmawan Aras dari Fraksi Gerindra di Komisi V.
“Tentu ada beberapa proyek strategis yang akan kami perhatikan dari segi praktis, misalnya untuk jalur kereta api. Itu menjadi salah satu proyek strategis yang ada di Sulsel yang akan kami minta dikawal di komisi V melalui anggota kami di komisi V,” kata Amir Uskara di Kompleks Senayan, Kamis (31/10/2019).
Terkait pembebasan lahan warga, Amir Uskara berharap kepada pemerintah provinsi agar secepatnya dapat diselesaikan. Ia menyarankan agar pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah, mampu membangun komunikasi yang baik terhadap warga sebagai pemilik lahan. Sehingga program yang sudah berjalan bisa dioptimalkan semaksimalnya.
“Pemerintah pusat pastilah tidak punya kekuatan untuk sampai pembebasan lahan. Partisipasi pemerintah daerah dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemilik lahan, harus bisa membangun komunikasi yang baik supaya tidak terhambat lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi XI.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini mengaku, meskipun dirinya berencana bakal mengalokasikan anggaran APBN untuk melanjutkan pembangunan jalur kereta api. Tetapi lahannya belum juga dapat diselesaikan oleh pemerintah provinsi, maka anggaran tersebut tidak akan terpakai di tahun 2020.
“Meskipun kita berikan anggaran yang maksimal, tapi ternyata lahan yang dilalui rel kereta api masih bermasalah. Maka tidak akan terpakai anggarannya. Makanya tentu kita imbau kepada Pak Gubernur dan pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui rel kereta api, bisa diselesaikan. Sehingga teman-teman di pusat bisa memperjuangkan dan segera terwujud (anggarannya),” imbuhnya.
“Dalam kapasitas dan kompetensi yang saya miliki, baik sebagai ketua fraksi dan pimpinan komisi maupun di beberapa AKD, terutama di BAKN. Tentu saya akan manfaatkan semaksimal mungkin, agar Sulsel mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari saya,” tutupnya.
Editor: Ais Al-Jum’ah
