Lontar.id – Kementerian Agama (Kemenag) RI melakukan sepuluh inovasi dalam penyelenggaraan haji 1441 H/2020 M. Salah satunya adalah penomoran maktab. Tenda maktab jemaah Indonesia di Arafah dan Mina.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis pada acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional, di Serang, Rabu (8/1/2020), menyatakan, Kemenag terus berupaya meningkatkan kualitas layanan haji, termasuk kesepuluh inovasi tersebut.
Inovasi pertama adalah pemberlakuan kloter berbasis wilayah. Nantinya penyusunan pramanifes kloter 2020 akan dilakukan lebih awal, untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan. Sebab, pembentukan regu dan rombongan dalam kloter akan berbasis wilayah.
Selanjutnya, inovasi berupa respon darurat di Armuzna. Ini sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan muassasah. Termasuk di dalamnya, SOP manajemen mitigasi saat ada bencana.
Kemudian, inovasi beruoa Pelayanan Terpadu dan Sistem Pelaporan. Kemenag akan mengefektifkan sistem pelayanan terpadu di tingkat Daker, terutama Daker Makkah dan Madinah. Juga akan dilakukan penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter. Pelayanan petugas juga akan terintegrasi dengan Siskohat.
Keempat, layanan konsumsi selama di Makkah. Konsumsi jemaah akan diberikan secara penuh selama di Makkah. Kemenag akan tetap memberikan layanan konsumsi pada masa peak season (tiga hari sebelum dan dua hari setelah puncak haji). “Akan disediakan makanan siap saji,” ujar Muhajirin melalui rilis tertulis Kemenag.
Inovasi kelima, manasik sepanjang tahun. Ini dalam rangka menambah pengetahuan manasik haji jemaah. “Akan dilakukan juga manasik jemaah lansia, uzur, dan sakit,” tambahnya.
Penyederhanaan proses visa menjadi inovasi keenam. Mulai tahun ini, verifikasi dan visa request tidak terpusat, tapi bisa dilakukan di Kanwil. “Jadi, paspor tidak perlu dikirim ke Kemenag pusat,” ujarnya.
Ketujuh, penomoran maktab. Tenda maktab jemaah Indonesia di Arafah dan Mina akan diberi nomor. “Basisnya adalah sistem zonasi pemondokan di Makkah,” kata Muhajirin Yanis.
Kedelapan, penyusunan regulasi. Kemenag akan melakukan percepatan penyusunan regulasi teknis seiring terbitnya UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Kesembilan, pembayaran non-teller dan non-tunai. Sistem ini akan digunakan saat pelunasan haji dan penyediaan living cost (uang saku). “Nantinya, jemaah akan diberi kartu debit sekaligus menjadi kartu identitas jemaah dan sarana transaksi,” tambahnya.
Kesepuluh, perbaikan proses badal haji dan safari wukuf. Caranya, akan disusun prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kemenkes.
