Lontar.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Moh Mahfud MD, mengakui komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat terkait WNI yang dipulangkan dari China, sehingga timbul kesalahpahaman.
Mahfud mengatakan bahwa pemerintah merasa terhormat mendapat tugas operasi kemanusiaan dalam evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, RRC, terkait virus Corona.
Penanganan WNI ini juga mendapat pujian dari masyarakat internasional karena dinilai paling cepat, akurat dan tepat.
“Kita merasa terhormat mendapat tugas operasi kemanusiaan ini yang sebenarnya dipuji oleh masyarakat internasional karena Indonesia dinilai paling cepat, akurat dan tepat dalam menangani masalah ini. Misalnya jika dibandingkan secara umum dengan 38 negara lainnya yang sudah melakukan hal yang sama,” ujarnya usai melaksanakan audiensi dengan Bupati, Wakil Bupati serta tokoh masyarakat di Kabupaten Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020), seperti dikutip dari keterangan resmi Kemenkominfo.
Menko Polhukam mengakui bahwa terjadi keterlambatan informasi karena perkembangan yang berlangsung begitu cepat.
Sehingga begitu mendapat greenline untuk memulangkan WNI dari China, pemerintah Indonesia langsung bekerja cepat dan mengambil tempat di Natuna yang dianggap paling tepat, mudah, aman dan dekat dengan instalasi militer.
“Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu supaya dimaklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangannya berlangsung dari menit ke menit sehingga kita melakukan tindakan cepat,” urainya.
Menko berharap masyarakat, pemerintah dan tokoh-tokoh pemuda di Natuna untuk sering mengecek informasi ke pusat karena sudah ada posko-posko dan sebagainya. Sehingga tidak mudah percaya pada berita hoax yang biasanya memprovokasi, mengadu domba, dan mendramatisir masalah yang sebenarnya tidak ada apa-apa.
“Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara Indonesia di sana dilakukan dengan aturan, tidak membahayakan masyarakat Natuna dan bahwa sampai menjamin secara resmi bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan, menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain misalnya dalam menghadapi resiko-resiko itu. Jadi lebih tinggi daripada sekedar menjamin,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.
Pemerintah juga akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sekarang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat di Natuna.
Berkaitan dengan pendidikan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta agar sekolah-sekolah di Natuna tetap diselenggarakan seperti biasa, tidak ada hari libur, karena memang tidak ada apa-apa. Ditegaskan, semua yang sekarang ada di Natuna, yang dipulangkan dari RRC dalam keadaan sehat. Namun untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini, di mana di karantina dulu, diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini.
“Kemudian saya tanggal 6 Februari bersama beberapa pejabat terkait akan ke Natuna untuk menghadiri istighosah, doa bersama yang merupakan cara orang Indonesia untuk memohon kepada Tuhan bagi kebaikan bersama. Kemudian di sana akan dibuka posko-posko yang lebih alamiah, lebih manusiawi. Misalnya posko-posko di mana orang bekerja seperti biasa, tidak memakai masker atau apa seperti yang diusulkan teman-teman dari Natuna,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.
