Lontar.id – Pers diharapkan untuk tidak menjelek-jelekkan calon kepala daerah yang tidak didukungnya pada Pilkada Serentak 2020. Sebab jika itu terjadi, akan menimbulkan potensi perpecahan.
Harapan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, dalam Seminar Media Berkualitas untuk Pilkada Damai, di Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).
Nuh mengharapkan Pers Indonesia bisa menjadi peredam dan penghangat Pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Peran itu merupakan karakteristik Pers berkualitas yang menjadi agen penyampaian informasi serta wadah adu gagasan dari setiap calon kepala daerah untuk disampaikan kepada masyarakat.
“Sebaiknya pers tidak memberikan informasi yang men-downgrade calon kepala daerah atau menjelek-jelekan yang bukan didukungnya. Kalau itu terjadi akan terjadi potensi perpecahan di masyarakat dan menimbulkan keretakan sosial,” kata Nuh, seperti dikutip dari keterangan tertulis Dewan Pers.
Dalam rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 itu, Ketua Dewan Pers menyebut kualitas pers akan ditunjukkan dengan keseimbangan dalam menjalankan peran sebagai penghangat dan memberikan rasa adem kegiatan sosial politik.
“Tidak bagus juga jika kegiatan Pilkada berlangsung adem ayem. Pers harus bisa menghangatkan suasana supaya menimbulkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Tapi di sisi lain juga harus bisa memberikan rasa adem pada masyarakat bukan memanas-manasi situasi yang bisa menimbulkan perpecahan,” tambahnya.
Dalam konteks sosial politik, menurut M. Nuh, Pilkada merupakan proses seleksi politik mendapatkan pemimpin terbaik oleh karena itu harus bisa dicari sosok ideal dari setiap daerah untuk memimpin ke depan. Oleh karena itu, Ketua Dewan Pers meminta pers memelihara sikap independensinya, ditengah godaan partisanship di Pilkada. “Prinsip-prinsip independensi yang berkualitas dan objektivitas itu adalah roh dan kekuatan dari jurnalistik,” jelasnya.
Pada 23 September 2020 mendatang Pilkada Serentak akan berlangsung di 9 provinsi. Terdapat 9 daerah yang melakukan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.
