Lontar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menganggarkan dana sebesar Rp500 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19 pada refocusing tahap pertama.
Anggaran tersebut, kata Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedy, akan dialokasikan untuk tiga hal, yaitu penanganan kesehatan dan keselamatan, jaring pengaman sosial, serta penangan dampak ekonomi akibat Covid-19.
Namun sejak refocusing disetujui dewan hingga saat ini, dari Rp500 miliar tersebut baru Rp85,8 miliar yang terserap. “Rp500 M itu kan pagu, kita berharap ada efisiensi,” jelasnya dalam keterangan pers melalui konferensi video, Selasa, 22 April 2020.
Apalagi Pemprov Sulsel hanya supporting atau sebagai pendukung. Sebab, pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan. “Kita hanya trigger. Bantuan Pemprov ke kabupaten/kota itu hanya stimulan saja, karena ada juga bantuan dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Junaedy juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan penerimaan di Sulsel anjlok hingga 50 persen. Sementara, Sulsel masih berharap dengan dana transfer dari pemerintah pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana aloksi khusus (DAK).
Selama ini, menurutnya, dana transfer dari pusat sebanyak 70 persen dari postur anggaran. Sehingga memang pemprov tergantung pada dana transfer. “Yang ada sekarang DBH dipotong 33 persen, DAU 10 persen dan DAK 30 persen. Bahkan DAK sempat ditahan,” ungkap Junaedi
Sementara, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, pada Rapat Terbatas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Restoran Sunachi Hotel Claro, Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa, 21 April malam, mengatakan, setelah Covid-19 selesai, akan ada masalah baru, yaitu resesi ekonomi. Sehingga kemungkinan DAU Sulsel, akan dipotong hingga 50 persen.
“Dari Rp500 miliar yang disiapkan DPRD kami sudah menghitung sehemat mungkin yang akan terpakai sebesar Rp127 miliar,” jelasnya.
