Lontar.id – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meninjau rencana pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) bagi eks pemulung dan tunawisma oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis, 18 Februari 2021.
Wapres sangat mengapresiasi program ini sebagai salah satu upaya mewujudkan kota tanpa kumuh.
“Program ini sejalan dengan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan kota tanpa kumuh, serta sekaligus untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ungkap Wapres dalam sambutannya saat meresmikan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Balai Karya Pangudi Luhur, Bekasi, seperti tertulis dalam rilis.
Rencana pembangunan Rusunawa yang lokasinya berdampingan dengan Sentra Kreasi ATENSI ini, menurut Wapres, adalah contoh sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
“Saya berharap program pembangunan Rusunawa bagi eks pemulung dan tunawisma di Kota Bekasi ini dapat direplikasi dan dikembangkan di lokasi balai-balai rehabilitasi sosial lainnya yang tersebar di 16 lokasi di 10 provinsi lainnya,” harap Wapres.
Sebagai informasi, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Sosial akan membangun Rusunawa di balai-balai rehabilitasi sosial sebagai tempat tinggal sementara yang layak bagi masyarakat tidak mampu khususnya yang masuk kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Adapun mereka yang masuk kategori PPKS di antaranya adalah pemulung, gelandangan, pengemis, manusia gerobak, lanjut usia telantar, serta penyandang masalah sosial lainnya.
Sebelum menghuni Rusunawa, para penyandang masalah sosial tersebut rencananya akan mengikuti program rehabilitasi sosial, pelatihan vokasional, dan pembinaan kewirausahaan terlebih dahulu. Dengan demikian, selain menjadi tempat hunian, Rusunawa tersebut juga diharapkan menjadi tempat pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif karena lokasinya di dekat Sentra Kreasi ATENSI yang dikelola Kementerian Sosial.
