Lontar.id – Salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity), karena dapat memperkecil resiko masyarakat tertular Covid-19 saat beraktivitas.
Bagi Indonesia, untuk mencapai herd immunity adalah 70% dari total penduduk yakni 208,5 juta jiwa dengan dua dosis vaksin. Namun, menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama baru mencapai 45,03% dan untuk dosis kedua 25,29%.
Untuk itu, pemerintah berharap TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi, terutama di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi.
“Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi,” pinta Wapres saat memberikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (06/10/2021).
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa dibutuhkan upaya extra ordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama 1 tahun.
“Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional,” tegasnya.
Pada seminar yang mengusung tema “Strategi Optimalisasi Peran TNI Polri Mempercepat Herd Immunity guna Pemulihan Ekonomi dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional” ini, Wapres mengungkapkan bahwa menurut catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu di tanah air telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.
“Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan 7 bulan dari sekarang atau sekitar pertengahan tahun 2022 untuk mencapai cakupan 70%,” ujarnya.
Namun, sambung Wapres, apabila proses vaksinasi ingin selesai pada akhir 2021, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari.
“Langkah ini juga akan disertai insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan,” tuturnya.
Di samping itu, sebut Wapres, prioritas sasaran vaksinasi juga perlu diberikan kepada kelompok lanjut usia (lansia), yang per 3 Oktober 2021 baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis pertama, dan dosis yang lengkap baru 4,4 juta orang, dari jumlah sasaran lansia seluruhnya sebanyak 21,5 juta orang.
“[Sedangkan] untuk mendukung dibukanya kembali pendidikan tatap muka (PTM) kita juga perlu memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru 2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis yang ke-1, sedangkan yang telah mendapat dosis yang ke-2 adalah 2,1 juta orang,” paparnya.
Untuk itu, menurut Wapres, cakupan vaksin bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, serta siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya kluster baru di sekolah.
“Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka,” pesannya.
Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri yang sejauh ini telah berperan secara signifikan dalam meningkatkan cakupan vaksin.
“Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras para Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah dilatih menjadi tracer. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau pelacakan penularan virus Covid-19 di masyarakat,” pungkasnya.
