Lontar.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta seluruh Forkominda DIY berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk bekerja keras mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 yang disebabkan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Saya berharap kerja keras di lapangan, jangan sampai terjadi yang dikhawatirkan Bapak Presiden RI, libur Nataru justru menaikkan kasus Covid-19,” ujar Sri Sultan, Kamis (09/12) siang di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, seperti dilansir laman resmi Pemprov Jateng.
Dalam agenda Rapat Koordinasi Persiapan Nataru yang digelar bersama Forkominda DIY dan Kepala OPD itu, Sri Sultan berharap koordinasi dengan tingkat 2 (Kabupaten/Kota) juga tetap dilakukan.
“Untuk itu, mohon bisa diback-up, koordinasikan dengan tingkat 2 juga lebih baik, karena tambahannya juga ada pandemi. Jadi kita tidak hanya sekadar memberikan pelayanan yg baik, tapi juga ingatkan protkes tetap jadi acuan,” jelas Sri Sultan yang memimpin rapat didampingi Wagub DIY KGPAA Paku Alam X.
Sri Sultan mengimbau penguatan sinergi di lapangan, agar kerumunan dapat diminimalisir. “Kami mohon diingatkan dengan baik di lapangan seperti sektor pariwisata hotel, pertokoan, bagaimana agar tetap menjalankan tugas dengan baik. Namun juga menghentikan aktivitas jika kerumunan terjadi. Saya mohon close, keluar dulu lalu diatur untuk masuk lagi. Pengaturan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita jaga,” tegas Sri Sultan.
Selain kesehatan, persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah masalah keamanan. Jelang libur Nataru, Sri Sultan menekankan hal-hal teknis terkait pengamanan tujuan utamanya adalah peningkatan pelayanan bagi masyarakat. “Bagi saya yang penting, hal-hal teknis teman-teman kan paham. Yang penting bagaimana pola pelayanan dan peningkatan bisa dilaksanakaan koordinasi dan pelayanan yang lebih baik,” ucapnya.
Sri Sultan menekankan meskipun pemerintah pusat mencabut pemberlakukan PPKM Level 3, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan.
“Pembatasan PPKM level 3 dibatalkan, akan tetap ada assessment bagi daerah akan menjadi level berapa. Saya berharap agar masyarakat juga aktif untuk menjalankan protokol kesehatan,” urainya.
Terkait dengan kebijakan di destinasi wisata, Sri Sultan mengatakan bahwa pengaturan destinasi wisata akan dilakukan oleh masing-masing asosiasi. “Itu (destinasi wisata), kan ada asosiasinya. Jadi nanti kebijakan dan pengaturan akan sesuai dengan asosiasi itu,” imbuh Sri Sultan.
Sri Sultan juga mengingatkan khususnya kepada Satpol PP DIY untuk berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota guna menyediakan sarana layanan kesehatan di sepanjang pantai selatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sengatan ubur-ubur bagi pengunjung pantai.
“Tolong sampaikan sediakan dokter di sana untuk antisipasi. Tidak hanya untuk anak-anak, namun juga bagi pengunjung. Ingatkan hati-hati dan sediakan dokter, kalau harus ke kota kan terlalu jauh,” tambah Sri Sultan. Di sisi lain, Ngarsa Dalem juga mengimbau agar masyarakat tak melakukan mobilisasi atau berwisata dengan menggunakan moda transportasi bak terbuka.
Sementara, berdasarkan penuturan Kepala BIN Daerah (Kabinda) DIY Brigjen. Pol. Andry Wibowo, S.IK, mengatakan bahwa DIY tergolong daerah yang memiliki tingkat keamanan cukup tinggi.
“Hasil riset keamanan oleh tim BIN DIY, skor keamanan DIY dulu 15, sekarang jadi 25. Semakin besar angkanya semakin aman. Tentunya ini hasil kerja sama semua pihak di bawah arahan Ngarsa Dalem,” terangnya. Berdasarkan survei, persentase keinginan wisatawan untuk berkunjung ke DIY cukup tinggi yakni Jawa Tengah 13%, Jawa Barat 12%, DIY 11%, dan Bali 10%.
