Makassar, Lontar.id – Aliansi Perdamaian Makassar, sebuah kelompok gerakan perdamaian yang terdiri atas lembaga, NGO, dan komunitas yang ruang geraknya pada ruang lingkup edukasi perdamaian dan anti kekerasan serta keadilan sosial menggelar pertemuan, pada hari Rabu (27/3/19). Pertemuan itu dalam rangka menggelar ruang diskusi jelang Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 dengan tajuk utama: “Pilihan Boleh Beda Tapi Kita Tetap Damai”.
Pertemuan ini diberi nama Bincang Damai yang sesungguhnya sudah menjadi pertemuan rutin setiap bulan sekaligus menjadi pertemuan yang ke-lima kalinya sejak pertama kali dilaksanakan pada bulan September tahun 2018. Bertindak sebagai narsumber adalah M.Fadlan L. Nasurung yang merupakan Koordinator Wilayah Gusdurian Makassar, dan Muhammad Rhesa selaku pengamat psikologi politik.
Salah satu fokus utama pembahasan diskusi adalah perihal kian maraknya isu identitas yang dikendarai atau dipergunakan untuk kepentingan politik belaka. Adapun hal yang melatar belakangi fenomena ini dikatakan oleh Fadlan adalah akibat proses demokrasi Indonesia yang masih tegolong sangat muda. Selama 30 Tahun di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia tidak penah betul-betul merasakan demokrasi, baru dua puluh tahun belakangan ini Indonesia bisa betul-betul merasakan demokrasi.
“Saya pikir masyarakat Indonesia masih gagap demokrasi” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima.
Kecendrungan yang terjadi bahkan banyak sekali isu, wacana, narasi, dan informasi yang berkembang di masyarakat adalah narasi-narasi dengan maksud membangun sentimen suatu kelompok, agama, dan identitas yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat secara tidak menyeluruh sehingga semakin memperkeruh keadaan.
Sebut saja kasus terorisme di New Zealand, bagaimana berita itu kemudian dipolitisir dan dikapitalisasi oleh banyak politisi Indonesia untuk mendulang dukungan, yang mana kasus tersebut jelas-jelas merupakan kasus terorisme.
“Coba dilihat beberapa feed sosmed politikus ternama yang banyak followersnya, betapa narasi yang dibangun justru semakin memperkeruh keadaan dengan memanas-manasi kelompok agama tertentu dengan mengatakan bahwa media asing dan pemerintah asing tidak mau mengakui pelaku sebagai teroris melainkan hanya sebatas gunman. Padahal jelas-jelas idak begitu!” tegasnya.
“Maka salah satu upaya yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama adalah dengan mengambil peran dalam menciptakan konten-konten positif dan konten-konten perdamaian dalam peperangan konten-konten politik di tengah-tengah masyarakat yang sedikit banyak dapat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat agar tidak menyebarkan hoax,” ujarnya.
“Saya sendiri sejak tahun 2014 bergiat di komunitas dan masuk dalam jaringan nasional Gusdurian, bersama kawan-kawan dari Gusdurian Makassar rajin memproduksi konten-konten perdamaian untuk menyebarkan perdamain.”
Narasumber lainnya, M Fadlan Rhesa mengatakan bahwa sesungguhnya jalur politik merupakan salah satu jalan menuju perdamaian untuk menghindari jalur agresi. Maka alangkah baiknya masyarakat dan para politisi lebih bijak dalam berpolitik.
Eskalasi konflik kepentingan jelang pemilu kala ini runyam dikarenakan masyarakat hanya diberi dua pilihan capres atau kasarnya hanya ada dua partai besar yaitu Gerindra dan PDIP, maka tentunya tidak banyak pilihan yang disajikan ke masyarakat.
Disinggung juga bahwa kecendrngan perilaku yang dalam berpolitik sekarang ini adalah kepribadian machiavellianism yang mana kepribadian ini bisa menghalakan erbagai cara untuk mencapai tujuannya. Ada pun kecendrungan perilaku masyarakat dalam menentukan sikap politiknya adalah menggunakan kognisi untuk memilih, namun ketika mempertahankan pilihannya cenderung menggunakan emosinya.
Tidak jauh beda dengan Fadlan, Rhesa pun bependapat satu-satunya cara yang bisa dilakukan masyarakat umum dalam upayanya untuk berpartisipasi mereduksi konflik kepentingan yang menggunakan isu identitas dalam berkampanye adalah dengan melakukan intervensi melalui kampanye perdamaian.
Sesi diskusi ditutup dengan brainstorming langkah dan upaya apa yang bisa ditempuh bersama-sama dalam menghadirkan kampanye positif terkait Pemilu 2019. Maka keputusan sementara adalah dengan melakukan kampanye offline dan online. Kampanye offline berupa kampanye bersama seluruh anggota Aliansi Perdamaian Makassar untuk menggalakkan kampanye positif pemilu 2019 dan kampanye online melalui share narasi-narasi perdamaian secara serempak.