Lontar.id — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan duit sebesar Rp10,22 triliun melalui program padat karya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan mendistribusikan proyek low teknologi ke desa-desa serta sebagian wilayah perkotaan untuk menekan pengangguran akibat wabah COVID-19.
“Tidak membutuhkan teknologi, tapi padat karya di daerah di pedesaan terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers daring, pada Senin 13 April 2020.
Proyek-proyek tersebut katanya, tetap dijalankan menggunakan protokol kesehatan. Seperti perbaikan irigasi kecil yang biasanya dikerjakan oleh 70 sampai 80 orang, akan dipangkas 50 persen menjadi separo. Juga waktu pengerjaannya dipangkas hanya seminggu sekali.
“Jadi biasanya dikerjakan dua bulan mungkin nanti jadi tiga bulan. Ini semua dibayar mingguan seperti yang terjadi di pedesaan . Ada yang dibayar mingguan ada yang kamisan,” katanya.
Baca juga: 146 Pemda di Indonesia Belum Mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19
Total anggaran sebesar 10,22 triliun rupiah akan dialokasikan untuk 11 kegiatan padat karya yang terkosentrasi di pedesaan dan sebagian wilayah perkotaan. Mulai dari :
- Perbaikan irigasi kecil di 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp2,2 triliun,
- Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 364 kelurahan dengan anggaran Rp382 miliar, hingga
- Peningkatan kualitas 208 ribu unit rumah swadaya, serta
- Pembangunan 12 ribu unit rumah swadaya baru dengan masing-masing anggaran Rp4,3 triliun dan Rp459 miliar.
“Mekanismenya adalah merekrut pendamping di setiap lokasi. Apakah itu irigasi apakah nanti ada PISEW atau KOTAKU pasti ada pendampingnya. Merekrut pendamping kemudian sosialisasi baru dilaksanakan di lapangan,” katanya.
Basuki menambahkan, program padat karya juga bekerja sama dengan kementerian luar negeri terkait sudah banyaknya para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terpaksa pulang ke kampung halaman karena tidak ada pekerjaan. Seperti di Malaysia yang telah memperpanjang masa lockdown.
“TKI yang baru pulang dari Malaysia akan diidentifikasi dari mana asalnya. Kita siapkan program padat karya sehingga setelah isolasi mandiri bisa bekerja di padat karya yang sudah kita siapkan,” kata Basuki.
Program Padat Karya ini merupakan realokasi dan refocusing anggaran Kementerian PUPR untuk mengatasi COVID-19. Dari total anggaran Rp120 triliun tahun 2020, kementerian ini merealokasikan anggarannya sebesar Rp36,19 triliun.
Sebagian telah dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk dialokasikan sebagai dana bansos. Sisanya sebesar Rp24,53 triliun dialokasikan kementerian untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19.
Baca juga: Pengguna Masker Kain Harus Tetap Jaga Jarak untuk Cegah Covid-19
“Untuk melaksanakan pembangunan yang langsung dibutuhkan seperti pertama penyiapan prasarana observasi di pulau Galang sebesar Rp400 miliar. Total semuanya Rp1,66 triliun. Kemudian merehabilitasi rumah sakit darurat wisma atlet Kemayoran, juga untuk pembelian alat-alat pendukung lain,” katanya.
Berikut ini 11 kegiatan padat karya yang diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
- Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47,017 KM (Rp. 0,518 Triliun)
- Pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 496 KM (Rp. 0,110 Triliun)
- Peningkatan kualitas rumah swadaya 208 ribu unit (Rp. 4,353 Triliun)
- Pembangunan baru rumah swadaya 12 ribu unit (Rp. 0,459 Triliun)
- Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 364 kelurahan (RP. 0,382 Triliun)
- Program PISEW di 900 Kecamatan (Rp. 0,540 Triliun)
- TPS JR do 106 lokasi (Rp. 0,063 Triliun)
- Program Sanimas di 1.028 lokasi (Rp. 0,391 Triliun)
- Program Pamsimas di 4.771 desa (Rp. 1,120 Triliun)
- Program P3TGAI / perbaikan irigasi kecil di 10 ribu lokasi (Rp. 2,250 Triliun)
- Pembuatan akuifer buatan simpanan air hujan di 94 lokasi (Rp. 0,038 Triliun).
(Diedit oleh Rahardi)