Lontar.id – Desa Kayulompa di Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah, mendeklarasikan diri menjadi desa anti politik uang, untuk mencegah pelanggaran terjadi pada Pilkada Serentak 2020.
Kepala Desa Kayulompa Sukri menyatakan, deklarasi ini diadakan melalui dana Bawaslu dan swadaya masyarakat. Sebab Sukri melihat 2.393 rakyat di Kayulompa memiliki keinginan desanya bersih dari politik uang maupun politisasi Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA).
“Kami menggantungkan harapan kepada semua bapak-ibu, jangan lupa kepada desa kami mudah-mudahan hasil jerih payahnya kita tidak sia-sia,” tutur Sukri saat membuka deklarasi desa politik uang di Kayulompa, Toli-toli, Sulawesi Tengah, seperti dikutip dari keterangan tertulis Bawaslu RI, Jumat (28/2/2020).
Menurutnya menjadi sejarah bagi Kayulompa, desanya bisa dihadiri pimpinan Bawaslu RI. Menyambut baik hal ini, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pun amat terharu karena lima tahun bertugas di Bawaslu Sulawesi Tengah baru kali ini dirinya bisa menginjakkan kaki di Kayulompa.
“Terus terang baru di desa ini saya melihat antusias masyarakat yang sungguh luar biasa. Berkumpul di lapangan sukarela dan tanpa paksaan, ini momentum yang luar biasa,” ucap Dewi.
Dalam kunjungannya, Dewi meminta agar masyarakat bisa memilih dan mengenali dengan baik calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkada nanti. Sebab Dewi menegaskan politik uang dan politisasi SARA bisa merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
“Bisa juga menciderai proses pemilihan kepala daerah, bahkan bisa menjadi pemicu untuk melahirkan pemerintahan yang korupsi,” ungkap akademisi Universitas Tadulako Palu itu.
Dewi menyampaikan dalam beberapa riset, memperlihatkan hubungan yang erat antara politik uang dengan Pilkada. Sebab, dia melihat pasca Pilkada banyak Kepala Daerah yang malah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus mahar politik.
Maka dari itu Dewi meminta agar masyarakat tidak hanya Desa Kayulompa namun di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada, bisa membuat gerakan antipolitik uang menjadi gerakan sosial yang masif. Sehingga harapan besar Dewi utarakan bisa terwujud, agar setiap pribadi bisa mengkampanyekan gerakan ini.
“Ini akan bisa menjadi desain model desa politik uang yang konkrit dan diprakarsai oleh masyarakat,” tutupnya.
