Jakarta, Lontar.id – Prabowo Subianto mengadu pada media asing, bahwa pemilu di Indonesia banyak ditemukan kecurangan. Upaya kecurangan itu untuk memenangkan paslon lain dengan melibatkan infrastruktur negara. Tentu paslon lain yang dimaksud Prabowo adalah Jokowi-Ma’ruf, karena pada pemilu 2019 hanya dua paslon yang maju.
Aduan Prabowo ke media asing yang berkantor di Indonesia ini, tentu sangat beralasan. Karena ini menyangkut menang dan kalah dalam pertarungan politik, sebab tidak ada politisi yang mau kalah paling tidak akan menciptakan opini publik bahwa pemilu curang dan akhirnya melapor ke Mahkamah Konstitusi.
Curhat Prabowo bersama media asing, dilangsungkan di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada Senin (6/5) malam. Prabowo tak sendiri, ia didampingi Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua BPN Djoko Santoso, Direktur Kampanye BPN Sugiono, Direktur Luar Negeri BPN Irawan Ronodipura, Direktur Materi Dan debat BPN Sudirman Said, Rizal Ramli dan Amien Rais.
Mantan Danjen Kopassus ini mengundang media asing, agar suaranya dapat didengar oleh masyarakat internasional, bahwa pemilu berlangsung curang. Kecurangan pemilu seperti yang diklaim berlangsung terstruktur, sistematis dan masif.
Sepertinya adanya pelibatan infrastruktur negara mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf, mobilisasi instrumen negara, pemberdayaan aparat kepolisian secara terang-terangan, badan intelijen negara, memperalat institusi BUMN untuk membiayai kampanye Jokowi-Ma’ruf.
“Pada intinya, kami mencoba menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengeluhkan pada media asing, soal pihaknya merasa kesulitan mendapatkan izin saat menggelar kampanye akbar. Sementara di kubu petahana Jokowi-Ma’ruf tidak mengalami kesulitan apapun, hal itu menunjukkan pihaknya diperlakukan secara diskriminasi.
Demikian dengan sistem perhitungan di Situng KPU yang dikritik Prabowo, karena diklaim banyak ditemukan bukti kesalahan memasukan data C1 Plano, sehingga terjadi perubahan angka yang merugikan kubu Prabowo-Sandi. Data tersebut menurut Prabowo tidak sinkron dengan data sebenarnya, untuk itu ia meminta agar dilakukan audit independen.
Audit independen itu merupakan upaya koreksi kecurangan dan kecerobohan petugas teknologi informasi KPU. Sebelumnya Situng KPU kerap mendapatkan kritikan dari BPN karena ditemukan banyak masalah, bahkan Rizieq Shihab pernah meminta agar Situng KPU ditutup karena memberikan informasi yang salah.
“Kami minta adalah pengoreksian atas hal yang melenceng dari aturan-aturan. Kami minta audit IT (teknologi informasi),” akunnya
