Lontar.id – Pembangunan lima kawasan wisata super prioritas menjadi fokus utama untuk diselesaikan secepatnya. Kelimanya adalah Danau Toba Sumatra Utara, Borobudur Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusantara Tenggara Timur dan Likupang Manado.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Raker tersebut terkait dengan pembahasan persiapan pembangunan infrastruktur dan transportasi pendukung di 5 destinasi prioritas wisata nasional. Alokasi anggaran untuk pengerjaan kelimanya mencapai Rp9,35 triliun dan ditargetkan pembangunan utilitas dasar harus tuntas pada 2020.
“Arahan pak presiden, kita harus fokus kerja,” kata dia.
Sementara Komisi V DPR RI menerbitkan rekomendasi untuk memastikan pembangunan fasilitas transportasi di lima wisata super prioritas, agar menghasilkan devisa terhadap negara.
Komisi V juga meminta kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk melayani upaya pencarian, pertolongan dan mendukung keselamatan wisatawan saat terjadi bencana.
Anggota Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menjelaskan, ia turut mendukung program wisata super prioritas. Namun ia menambahkan beberapa catatan penting agar diperhatikan. Misalnya terkait pembebasan lahan warga.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan lahan yang dibebaskan sudah selesai sebelum pengerjaan dimulai. Karena masih terdapat sejumlah proyek pembangunan lainnya yang masih mangkrak akibat lahan yang belum dibebaskan.
Kedua, mengenai sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang daerah wisata. Sebab, para wisatawan yang datang tidak lagi kesulitan mendapatkan akses. Yang lebih penting lagi, kata Andi Iwan Darmawan Aras, konsep seperti apa yang akan disuguhkan pada wisata.
Sehingga, para wisatawan bisa betah bertahan lama menikmati suguhan alam, budaya lokal masyarakat dan kegiatan lainnya.
Kemudian, pengusaha atau kontraktor lokal harus diberi ruang untuk mengerjakan proyek tersebut. Tidak saja kontraktor nasional yang mendominasi melainkan harus ada pembagian yang jelas agar mereka bisa tumbuh.
“Pengsuaha lokal harus diberi ruang partisipasi supaya mereka dapat bagian, jangan sampai hanya didominasi pengusaha nasional saja,” tegasnya.
Yang tidak kalah penting lagi lanjut Ketua DPD Gerindra Sulsel ini, harus ada solusi untuk para pelaku UKM yang sudah tumbuh dan berjual lama di tempat wisata, meski dengan konsep yang berbeda atau di desain lebih modern lagi. Karena mereka nantinya akan menjual aksesoris yang akan menjadi buah tangan para wisatawan.
Senada dengan Iwan, anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Muh Aras menyatakan para pegiat UKM perlu dilibatkan atau di akomodir setelah semua pengerjaan pembangunan infrastruktur selesai. Karena keberadaan mereka menambah daya tarik wisata dengan berbagai alat aksesoris budaya yang mereka jual.
Aras juga memastikan bahwa pembangunan 5 wisata super prioritas tersebut akan menambah pendapatan negara (devisa), pendapatan daerah hingga warga masyarakat yang berada di areal sekitar lokasi.
Selain itu dia optimis bahwa hingga akhir tahun 2020 seperti yang dijanjikan Basuki Hadimuljono, semua pengerjaan infrastruktur dan transportasi bisa diselesaikan.
“Kita optimis semua pengerjaan bisa selesai dengan anggaran yang ada,” imbuhnya.
Menurut Aras, dirinya sudah melakukan kunjungan ke empat lokasi wisata tersebut, seperti di Danau Toba Sumatra Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusantara Tenggara.
Sementara untuk Candi Borobudur, Jawa Tengah, sudah ada rencana kunjungan oleh anggota DPR untuk meninjau lokasi wisata super prioritas tersebut.
“Empat lokasi wisata kita sudah kunjungi, tinggal menyusul nanti di Borobudur,” tutupnya.
Editor: Kurniawan
