Lontar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkomitmen untuk lebih memprioritaskan persoalan inklusif-disabilitas dalam pembangunan lima tahun ke depan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, dalam sambutannya pada kegiatan Diseminasi Dokumen RAD (Rencana Aksi Daerah) Penyandang Disabilitas Kota Makassar, Selasa, 2 November 2021.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi ketidakmerataan yang terjadi saat ini akibat ketidakseimbangan kekuatan, suara, dan pengaruh antarindividu/kelompok (termasuk individu/kelompok penyandang disabilitas) dalam proses pembangunan.
Dia menambahkan, mewujudkan pembangunan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas harus menjadi salah satu prinsip dari kerangka pembangunan pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya upaya untuk mewujudkan pembangunan inklusif, penyandang disabilitas akan semakin termarginalkan dan mengalami ketimpangan.
“Kegiatan pada hari ini bukan saja implementasi peraturan perundangan tetapi komitmen kami, DANY-FATMA dalam mewujudkan Kota Makassar yang Sombere dan Smart serta inklusif. Sangatlah jelas dan disadari, bahwa masyarakat difabel memiliki hak dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pada setiap program pembangunan,” urainya seperti tertulis dalam keterangan tertulis.
“Ini semua sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas yang ada di Kota Makassar,” jelas Dani.
Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik), Abdul Rahman, Rabu, 3 November 2021, mengatakan, bahwa keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menyusun RAD Disabilitas ini tidak terlepas dari kolaborasi dari berbagai pihak.
“Sejak 2019, Organisasi Disabilitas di Makassar telah menyuarakan tentang pentingnya penyusunan RAD ini. Pada saat itu kami melakukan sejumlah advokasi, salah satunya pertemuan dengan Bappeda Kota Makassar. Syukur kemudian melalui Pak Amri, Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda, menindaklanjuti itu, dan menghubungkan kami dengan stakeholder lain dalam proses penyusunan RAD Disabilitas ini,” ungkap Rahman.
Ishak Salim, Ketua Program Studi Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sulawesi dan salah satu kandidat Komisioner Komisi Nasional Disabilitas mengapresiasi Pemerintahan Dani-Fatma di Makassar yang telah betul-betul komitmen dalam menghormati pemenuhan hak disabilitas di Makassar.
“Kita perlu bangga dengan pemerintahan sekarang yang betul-betul berkomitmen bahkan sejak sebelum dia menjalani periode yang kedua ini.”
Ishak juga sangat mengapresiasi alokasi anggaran sebanyak 10-15% untuk isu disabilitas yang dialokasi Pemkot Makassar dalam lima tahun ke depan dan tertuang dalam RAD.
“Angka sepuluh persen ini saya rasa sangat cukup dalam mengawali pengarusutamaan isu disabilitas di Makassar,” ujar Ishak.
