Lontar.id – Komposisi pengurus DPP Partai Golkar yang telah diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dinilai belum mengakomodir eks pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah mengumumkan personalia pengurus DPP Golkar periode 2019-2024. Namun diduga kuat dalam pengurus Golkar yang baru tidak mengakomodir eks pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Eks juru bicara tim 9 Bamsoet, Viktus Murin, menjelaskan bahwa Airlangga Hartarto dan Bamsoet telah mencapai kata sepakat untuk rekonsiliasi. Keduanya dipertemukan Luhut Binsar Pandjaitan dan Aburizal Bakrie jelang menit-menit terakhir Munas Golkar.
Kata Viktus Murin, ada beberapa poin kesepakatan yang dibicarakan saat itu, salah satunya adalah Airlangga Hartarto bersedia mengakomodir loyalis Bamsoet dalam kepengurusan DPP Golkar.
Namun, kata Viktus Murin, hal itu dilanggar oleh Airlangga Hartarto. Sehingga eks loyalis Bamsoet membuat 9 poin yang direkomendasikan kepada ketua umum.
“Merujuk pada komposisi personalia kepengurusan DPP periode 2019-2024, maka sungguh sangat disesalkan sebab Airlangga dan rezim politiknya telah melakukan dusta politik atau praktik kemunafikan politik dengan hanya memasukan 4 orang dari hampir 100 orang tim inti pendukung Bamsoet dalam kompetisi pemilihan ketum pada Munas X,” kata Viktus Murin saat konferensi pers di Restoran Kuring, Jakarta Selatan, Jumat (17/01/2020).
Meski Bamsoet diplot sebagai wakil ketua umum, lalu ada nama Misbakhun, Nusron Wahid, Robert Kardinal dan Junaidin Elvis. Tetapi keterwakilan mereka dianggap belum merepresentasikan jumlah keseluruhan yang diajukan sebanyak 100 orang untuk masuk di pengurus DPP Golkar.
Viktus Murin juga mengaku kecewa lantaran pengurus periode 2019-2024 tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. Airlangga Hartarto diklaim semena-mena memasukan pengurus yang pernah loncat ke partai lain. Bahkan ia menyebutkan adanya sejumlah keluarga Airlangga Hartarto sebagai pengurus yang baru.
Airlangga melibatkan keluarganya masuk di pengurus Golkar kata Viktus Murin, berpotensi merusak tatanan partai Golkar yang dikelolah secara demokratis dan modern.
“Ada di antara pengurus yang sebelumnya bahkan mungkin bukan kader Golkar, ada oknum pengurus yang sebelumnya telah meloncat dari pengurus partai lain, tetapi kini didudukan seenaknya sebagai pengurus harian DPP,” imbuhnya.
Ia meminta agar Airlangga menyelamatkan Golkar dengan cara memulihkan atau merombak kembali komposisi pengurus. Karena dianggap tidak representasi dan cenderung memecahkan keutuhan partai era orde baru ini.
“Pemulihan situasi internal ini, merupakan hal yang bijaksana dalam rangka mengangkat keutuhan Partai Golkar sehingga dapat bekerja secara optimal demi mencapai kejayaan Partai Golkar pada Pemilu 2024,” tutupnya.
