Lontar.id – Partai-partai politik sedang mempersiapkan diri memasuki kontestasi politik pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempercepat agenda Muktamar ke IX.
Jika mengacu pada regulasi, Muktamar diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pengurusan Plt Suharso Munoarfa yang menggantikan Romy Romahurmuziy, akan berakhir 2021. Namun karena pertimbangan lain maka dimajukan di 2020 setelah pilkada.
Waktu pelaksanaan Muktamar akan diserahkan pada pengurus harian DPP PPP dan mempertimbangkan usulan dan DPW se Indonesia pada pandangan umum.
Ketua Panitia Pelaksana Mukernas V Achmad Baidowi menjelaskan, pertimbangan Muktamar dipercepat karena alasan konsolidasi organisasi. Muktamar 2020 pasca pilkada akan memberi ruang PPP untuk persiapan Pilpres 2024.
“Pertimbangan muktamar dipercepat tapi setelah Pilkada 2020, ini kan kalau normal Muktamar PPP 2021. Tapi ada keinginan dipercepat tapi menunggu Pilkada. Supaya tak menggangu proses konsolidasi organisasi khususnya di tingkat daerah maupun provinsi yang khususnya sedang Pilkada,” kata Achmad Baidowi saat memberikan keterangan pers di Grand Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (15/12/2019).
Meski demikian, isu dualisme PPP sepertinya tak pernah berhenti, meski PPP hasil Muktamar Pondok Gede telah resmi mendapatkan SK Menkumham dan Muktamar Jakarta tidak memiliki legalitas dari negara.
Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, Muktamar PPP ke IX nantinya tidak ada istilah muktamar islah karena PPP hanya satu. Isu dualisme PPP hanya digaungkan oleh kelompok yang masih belum menerima putusan Menkumham. Tetapi ia tak mempersoalkan jika kubu sebelah ikut bergabung atau menghadiri mukernas nantinya. Karena peserta yang akan hadir dibagi menjadi dua, pertama sebagai peserta utusan dari DPW dan peserta undangan.
“Muktamar dilakukan oleh DPP yang diakui negara, persoalan ada teman-teman yang masih ada di seberang sana ingin bergabung silakan saja bergabung, tetap mengikuti aturan main yang ditetapkan organisasi PPP termasuk ketentuan AD/ART,” terangnya.
Konflik atau dualisme PPP sudah cair dan tidak lagi ada persoalan, sebab pada Mukernas, Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Sudarto turut hadir sebagai representasi bahwa kedua kubu sudah menyatu kembali. Ia tak menampik jika di luar sana, masih saja ada orang yang mengaku dirinya sebagai Ketua PPP padahal negara tidak Mengakuinya.
“Secara politik tidak ada persoalan dan itu menunjukan pengakuan teman-teman yang hadir di pembukaan. Sodara Sudarto, sekjen mereka hadir di Mukernas V,” tambahnya.
Editor: Ais Al-Jum’ah
