Dia menegaskan, sejak awal sudah ada kesepakatan tidak boleh ada kekerasan. Sehingga, kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, Ganjar menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
“Kami serahkan ke Kapolda, mangga dievaluasi. Karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi mangga Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik,” katanya.
Ganjar juga meminta BPN dan BBWS lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek itu. Sejumlah hal teknis, seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang.
“Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa, dan lain sebagainya, agar semua memahami,” ucapnya.
Ganjar juga mengatakan, Pemprov Jateng sudah siap melakukan pendampingan pada warga Wadas. Informasi yang diterima saat ia ke Wadas, banyak masyarakat trauma, anak-anak jadi sasaran bullying.
“Kami siap bantu. Semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya,” pungkasnya.
