Lontarmid – Keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi hingga kini masih terjadi, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Sebagai contoh, berlarutnya masalah dalam bidang sosial dan perizinan memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi.
Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) meminta Roadmap Reformasi Birokrasi agar dievaluasi secara matang dan akurat.
“Saya ingin roadmap (Reformasi Birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada direvisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat. Atau mungkin perlu penyesuaian (adjustment),” tegas Wapres saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Juni 2021.
Hal ini penting, sambung Wapres, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya. Ia ingin reformasi birokrasi tidak berhenti didisain tetapi harus diikuti langkah nyata.
“Kemudian yang kedua, kita ini sudah sampai dimana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah dimana dari masing-masing yang kita inginkan itu dari target-target yang ingin dicapai itu”, pintanya.
Lebih lanjut, Wapres juga meminta reformasi birokrasi di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.
“Saya minta, kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” ujarnya.
Terakhir, Wapres berharap kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah agar terjalin secara efektif. Adapun bentuk koordinasinya, Wapres meminta dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar tetapi terperinci sesuai fokus permasalahannya.
“Tidak apa-apa meskipun rapat berkali-kali, tetapi sasarannya tercapai,” pungkasnya.
