Lontar.id – Pemerintah menetapkan menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat, untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.
Penegasan itu disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas soal tindak lanjut pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/04/2020).
“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujarnya, seperti tertulis dalam rilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Keputusan terbaru mengenai larangan mudik ini diambil setelah hasil survei oleh Kementerian Perhubungan mendapatkan dapatkan data, bahwa terdapat 68 persen responden yang menetapkan untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun, masih terdapat 24 persen yang bersikeras untuk tetap mudik, dan 7 persen yang telah mudik ke daerah tujuan.
“Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi,” lanjut Jokowi.
Sebelumnya, pada Kamis, 9 April 2020, pemerintah telah menetapkan larangan mudik atau melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi para ASN, TNI-Polri, serta pegawai BUMN dan anak perusahaannya.
Dalam arahannya di rapat terbatas hari ini, Jokowi meminta jajaran terkait untuk segera melakukan persiapan mengenai kebijakan tersebut.
“Saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan,” ucapnya.
Keputusan larangan mudik ini juga dilakukan setelah pemerintah mulai menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah DKI Jakarta yang akan dilanjutkan untuk masyarakat menengah ke bawah di wilayah Bodetabek.
“Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian Kartu Prakerja sudah berjalan. Minggu ini juga bansos tunai sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan,” tuturnya.
