JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia masih cenderung memprioritaskan kuantitas dibandingkan kualitas. Pernyataan ini didasarkan pada hasil survei mengenai Kualitas, Kuantitas, dan Keterjangkauan (3K).
Survei yang melibatkan 2.276 responden menunjukkan bahwa 44,5% responden menilai fokus utama perguruan tinggi masih pada kuantitas. Sementara itu, kualitas hanya mendapat perhatian 30% responden, dan keterjangkauan sebesar 25,5%.
“Begitu kita tanya mau ke mana kita arahnya, semuanya bilang kita ingin ke kualitas,” ujar Stella dalam unggahan di akun Instagram resminya @prof.stellachristie, Selasa (3/11/2026).
Hasil survei juga mengungkapkan bahwa sebanyak 55,6% responden menyatakan persetujuannya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi terlebih dahulu sebelum kuantitas.
“Para netizen bilang bahwa ini kita lebih ingin seperti polanya Tiongkok,” ungkapnya, merujuk pada keberhasilan universitas di China yang telah menembus peringkat dunia.
Dosen, Mahasiswa, hingga Masyarakat Umum Ingin Kampus Tingkatkan Kualitas
Lebih lanjut, Stella memaparkan bahwa dosen, mahasiswa, serta masyarakat umum memiliki pandangan yang sama, yaitu menginginkan adanya peningkatan kualitas dalam institusi perguruan tinggi di Indonesia.
“Kalau kita lihat mereka yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan lagi-lagi polanya persis sama,” ujarnya, menunjukkan keseragaman aspirasi di berbagai lapisan masyarakat.
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kualitas Melalui Dana Riset dan Skema Kuliah Gratis
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan tinggi, Stella menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana riset sebesar Rp 20 triliun. Dana ini akan diinvestasikan ke dalam dana abadi penelitian.
“Tahun ini peningkatan dan riset itu Rp20 triliun diinvestasikan Bapak Presiden khusus untuk dana abadi penelitian,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga sedang merancang skema kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Perhitungan terbaru menunjukkan anggaran yang dibutuhkan untuk skema ini adalah sekitar Rp 93,7 triliun per tahun.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar kajian mengenai skema kuliah gratis ini dilakukan secara mendalam. Pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno telah dilakukan. Tim ini akan melibatkan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Sudah dicanangkan Bapak Presiden, Perguruan Tinggi Negeri akan gratis itu adalah bentuk keterjangkauan,” pungkas Stella.
Komentar